MAKASSAR, BKM — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar mencatat banyak proyek jalan yang gagal dieksekusi di tahun 2022 lalu. Hal ini karena dua faktor yakni gagal tender dan lamanya dokumen menumpuk di ULP.
Padahal, idealnya lelang berlangsung kurang lebih satu bulan. Akan tetapi kondisi yang terjadi tidak demikian, lelang proyek berproses selama tiga hingga empat bulan.
“Dokumen-dokumen pengusulan paket lelang banyak yang menumpuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa (PBJ),” ungkap
Kepala Dinas PU, Zuhaelsy Zubir,kemarin.
Malah ada proyek yang baru diproses tender jelang akhir tahun. Namun karena kondisi untuk pengerjaannya tidak memungkinkan, maka kegiatan tersebut dibatalkan saja.
Bahkan, lanjutnya, jelang tutup tahun, ada kegiatan yang baru ditentukan pemenangnya. Padahal normalnya 21 hari, sekarang 3-4 bulan, otomatis berimbas pada kinerja PU.
“Masyarakat tidak mau tahu ada yg namanya ULP, dia tanya pokoknya PU, infrastruktur lambat, padahal kita kan ada sinergi harusnya antara barjas dan PU. Siapa yang berani mau kerjakan kalau waktunya sudah mepet sekali. Saya bilang sama teman-teman di PU jangan lanjutkan prosesnya daripada nanti kita bersoal,” kata Helsy.
Berkaca pada persoalan yang terjadi tahun 2022, kata Helsy, pihaknya mengambilkan kebijakan bahwa untuk pengadaan jalan, dilakukan melalui elektronik katalog (e-catalogue).
“Khusus jalan tidak ada lagi tender (LPSE) kita pengadaan lewat e-katalog,” ucap Zuhaelsy Zubir, Senin (2/1).
Hal tersebut menjadi salah satu usaha percepatan agar program di Dinas PU bisa berjalan dengan cepat. Dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sesegera mungkin.
“Itu salah satu usaha percepatan, memang sudah lama diterapkan di beberapa kota, kita yang agak lambat di Kota Makassar tapi tahun ini di PU kita akan buat gebrakan percepatan khusus proyek jalan,” katanya.
Diharapkan, pengadaan lewat e-katalog bisa mempercepat proses pengerjaan jalan.
Untuk pengerjaan program seperti pembangunan gedung, jembatan dan infrastruktur lainnya, kata Helsy tetap menggunakan pengadaan lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Khusus bangunan karana memang agak susah, banyak item di dalamnya jadi kita gunakan tender,” pungkasnya. (rhm)
