MAKASSAR, BKM — Memasuki tahun 2023, Sekretariat DPRD Sulsel mengalokasikan anggaran untuk pengadaan baju bagi para wakil rakyat. Tak hanya itu, ada pula belanja penghias jendela atau gorden di rumah jabatan pimpinan dewan.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Andi Nurul Fitri, menyebut ada anggaran sebesar Rp2,7 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan baju baru bagi wakil rakyat di DPRD Sulsel.
”Kami mempertanyakan sensitivitas DPRD kita. Setidaknya mereka bisa menjelaskan kepada publik tentang urgensinya mengapa setiap tahun seolah-olah wajib disediakan baju baru dan perlengkapan lainnya,” ungkap Nurul, Rabu (18/1).
Apalagi, lanjutnya, belanja pakaian dewan yang fantastis itu bukan pertama kalinya terjadi dan kerap menjadi sorotan publik. Bahkan, anggarannya semakin meningkat.
Ia kemudian merinci belanja sekretariat dewan untuk gorden rumah jabatan unsur pimpinan DPRD Sulsel di APBD 2023. Angkanya Rp270 juta. Masing-masing Rp70 juta untuk rujab ketua DPRD, dan selebihnya untuk rujab wakil ketua.
Nurul mencoba membandingkan anggaran untuk pengadaan gorden rujab ketua DPRD dan empat wakilnya dengan pengadaan obat-obatan di bidang kesehatan. Untuk gorden dialokasikan Rp270 juta, sementara belanja obat-obatan di Dinas Kesehatan Sulsel hanya Rp5,3 juta.
Selain itu, anggaran gorden itu juga mengalahkan belanja pengadaan USG di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah yang hanya dialokasikan Rp150 juta. Selanjutnya, anggaran untuk penanganan stunting 2022 lalu di Sulsel hanya Rp175 juta per kabupaten/kota.
Pengadaan gorden itu dapat dilihat melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi Sulsel. Kedua pengadaan gorden itu diambil dari anggaran APBD 2023.
Anggaran tersebut, dinilai Fitri, tidak terlalu penting untuk dialokasikan. Alasannya, masih banyak hal yang jauh lebih urgen. Sebut saja infrastruktur jalan dan pelayanan kesehatan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat Sulsel.
Seperti baru-baru ini, seorang ibu di Pinrang yang hendak melahirkan ditandu menggunakan kain untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan, lantaran infrastruktur jalan yang rusak parah.
Kondisi ini jauh lebih urgen untuk diperhatikan bagi kepentingan masyarakat, dan butuh keseriusan dari anggota dewan.
“Faktanya, masih dibutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Misalnya, pelayanan kesehatan dan pengadaan akses jalan untuk daerah terisolir, supaya kejadian kasus meninggalnya ibu hamil dan bayinya yang ditandu tujuh kilometer di Pinrang tidak terulang lagi,” terangnya.
Kasus di Kabupaten Pinrang baru-baru ini, salah seorang ibu bernama Asmia (33) yang hendak melahirkan terpaksa ditandu ke puskesmas karena akses jalan tak bisa dilalui kendaraan roda empat. Warga sekitar terpaksa menggunakan tandu yang terbuat dari kain sarung untuk membawanya menuju ke puskesmas. Lokasi tersebut tepatnya di Dusun Battu Batu, Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Pinrang.
Jalanan di lokasi tersebut rusak dan terjal karena berada di daerah pengunungan. Ditambah lagi, fasilitas kesehatan belum ada di sana.
Video yang memperlihatkan Asmia ditandu warga itu, tersebar di aplikasi sosial media.
Tampak warga Dusun Buttu Batu harus berjibaku menggotong Asmia dengan berbekal bambu dan kain sarung. Mereka beramai-ramai menggotong Asmia menuju Desa Bakaru. Sebab kendaraan roda empat baru bisa diakses di Desa Bakaru yang jauhnya sekitar tujuh kilometer dan memakan waktu tiga jam dari Battu Batu, Desa Kariango.
Baru Dianggarkan Lagi
Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulsel M Jabir melalui Kepala Bagian Umum H Masdar, menyebutkan ada lima paket rencana pengadaan pakaian yang telah diupload di SiRUP LKPP. Masing-masing untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp233 juta dan Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp467 juta.
Kemudian Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar 430 juta, Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp233 juta, dan pakaian adat Rp1,122 miliar. “Sehingga totalnya berjumlah Rp2,487 miliar,” ujar Masdar, Rabu (18/1). Angka tersebut berbeda dengan yang disebut oleh Kopel.
Ia menegaskan, pakaian tersebut bagian dari fasilitas yang didapatkan anggota dewan. Oleh karena itu, pihaknya menganggarkan baju baru tersebut tahun ini. “Iya, kalau anggota dewan memang ada fasilitas seperti itu,” tambahnya.
Masdar menuturkan, pengadaan baju baru sudah sering dianggarkan, bahkan setiap tahun. Namun tidak terealisasikan selama dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19.
“Kan setiap tahun kita anggarkan, tapi kemarin itu waktu pandemi ditiadakan selama dua tahun berturut-turut,” imbuh Masdar.
Setelah dua tahun tidak terealisasi, tahun ini pihaknya kembali mengajukan rencana pengadaan pakaian untuk legislator DPRD Sulsel. “Itu selalu dianggarkan. Sama dengan provinsi lain, karena haknya memang begitu,” terangnya.
Meski demikian, Masdar mengaku, pihaknya masih menunggu review dari pihak terkait. Bahkan hingga saat ini pelaksanaan anggaran (DPA) belum juga keluar. “DPA saja belum keluar. Sementara direview DPA kita,” pungkasnya. (jun-rif)