Mendagri Minta Hentikan Terima CPNS dan PPPK

MAKASSAR, BKM — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Jumat (27/1). Tito mengumpulkan kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo. Mantan Kapolri ini memberi arahan kepada seluruh kepala daerah, termasuk gubernur untuk menghadapi kondisi ekonomi tahun 2023 ini, khususnya bagaimana mengatur strategi dalam mengendalikan inflasi .

Ada sejumlah catatan yang disampaikan Tito dalam arahannya. Dia menyebut, secara umum inflasi di Sulawesi Selatan relatif terkendali. Pertumbuhan ekonomi juga cukup positif. Tapi kondisi itu jangan membuat kepala daerah dan gubernur berpuas diri. Upayakan angka inflasi tetap terjaga baik dan terus bisa diturunkan secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat secara bertahap.

Sejauh ini, Tito menilai kapasitas fiskal Sulsel relatif kuat, termasuk dari sisi pendapatan. Namun sayang belanja daerahnya masih dominan dialokasikan untuk operasional pegawai. Daerah pun diminta memaksimalkan anggaran untuk belanja modal. Bukan untuk belanja pegawai.
Untuk itu, Pemprov Sulsel diminta untuk menghentikan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Tito, penggunaan anggaran di Pemprov Sulsel terlalu besar untuk menggaji pegawai. Pendapatan dan belanja pemerintah sangat jomplang.

“Belanja operasional pegawainya sangat besar sekali. 59,90 persen dibanding belanja modal dan belanja tak terduga,” ujarnya.

Disebutkan Tito, APBD Sulsel tahun 2023 sebesar Rp9,9 triliun. Dari angka itu, ada 59,90 persen atau Rp5,9 triliun untuk belanja pegawai. Belanja itu dibagi lagi ke dalam lima item. Yakni belanja pegawai Rp3,2 triliun, belanja barang dan jasa Rp2,4 triliun, belanja subsidi Rp20 miliar, belanja dana hibah Rp310 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp2,4 miliar.

Sementara, Rp1,7 triliun atau 17 persen untuk belanja modal, Rp25 miliar atau 0,25 persen untuk belanja tak terduga.

“Mohon maaf Pak Gubernur, ini lebih banyak untuk pegawai. Perlu dikaji kembali untuk merekrut ASN dan PPPK,” ungkapnya.

Menurut Tito, Pemprov Sulsel sebaiknya mengarahkan generasi muda untuk menjadi pengusaha. Tak perlu jadi PNS.

Ia menegaskan, pegawai di pemerintahan sangat membebani anggaran daerah. Sementara pendapatan asli daerah sangat minim.

“Upayakan mereka, okelah memilih jadi anggota Polri, TNI . Sebagian besar harus diarahkan jadi pengusaha sehingga membuka lapangan baru. Kalau rekrutmen terus itu memberatkan keuangan negara karena besar sekali belanja pegawai,” tegasnya.

Mantan Kapolri itu pun menyarankan agar Pemprov sebaiknya menyetop rekrutmen. Menurutnya, sudah saatnya memanfaatkan digitalisasi untuk mengurangi tenaga.

Selain itu, Tito Karnavian menuturkan seyogyanya para pimpinan daerah kini mulai mengubah cara pandang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah.

“Saya juga mengimbau paradigma diubah bagaimana cara peluang pendapatan meningkat. Jadi bisa tidak lebih dominan dari transfer pusat,” tandasnya.

Kata dia, kerja keras memang mesti dilakukan oleh para kepala daerah dalam pengoptimalan belanja daerah yang mesti tepat sasaran.

“Semua memang harus berpikir dan bekerja keras, agar belanjanya optimal dan tepat sasaran yang bisa memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, sekaligus juga untuk memicu sektor swasta,” paparnya.

Ia melanjutkan, untuk Sulawesi Selatan sementara ini relatif dan cukup terkendali, dengan pertumbuhan ekonominya juga baik. Itu karena penyumbang pangan dan swastanya juga hidup.

“Tapi saya sampaikan tadi belum tentu merata di semua daerah ada. Daerah yang memang swastanya hidup seperti kota Makassar, tapi masih ada yang sangat tergantung dari transfer pusat,” ujarnya.

Tito Karnavian menekankan, pemaksimalan belanja daerah serta transfer keuangan daerah (TKD) itu tepat sasaran sampai di akhir tahun.

“Belanja yang ada, termasuk dari pemerintah pusat, transfer keuangan daerah (TKD) itu tepat sasaran, dan belanja juga dimaksimalkan sampai di akhir tahun, penyerapannya ya mungkin 85 sampai 90 persen. Sisakan sedikit Silpa untuk awal tahun berikutnya. Tapi jangan ambil terlalu jauh, belanja tidak terserap,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan arahan dari Mendagri terhadap upaya penanganan infalsi.

“Terima kasih banyak kunjungan Bapak Menteri, sekaligus memberikan arahan sebagai turunan dari instruksi Bapak Presiden untuk pemulihan ekonomi dan transisi dari pandemi Covid-19 di 2023,” ujarnya.

Pendampingan dari Kapolda

Tito juga sempat menyoroti penyerapan anggaran Kota Makassar yang cukup rendah tahun lalu. Namun, dia mengaku cukup mengerti kenapa hal tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu, dia meminta Kapolda melakukan pendampingan kepada Pemkot Makassar dalam melaksanakan program dan penggunaan anggarannya.

“Makassar saya tahu persoalannya, makanya minta bantuan dari Kapolda (untuk pendampingan),” kata Tito.
Dia juga meminta aparat penegak hukum lainnya untuk mengedepankan pendampingan supaya kepala daerah tidak ragu-ragu dalam mengeksekusi programnya “Karena ada beberapa daerah yang kita cek kenapa belanjanya rendah sekali. Salah satu permasalahannya adanya moril yang jatuh. Turunnya moril kepala daerah dan staf-stafnya karena dipanggil terus menerus oleh aparat penegak hukum atas nama penyelidikan. Tapi terus menerus,” ungkap Tito.
Kalau memang buktinya kuat akurat, lanjut dia, tidak masalah untuk ditindak dalam memberikan efek jera. Tapi kalau permasalahannya kemudian kepala daerah itu niatnya bagus, berikan pendampingan supaya jangan sampai dia ada ragu-ragu untuk membelanjakan.

“Karena kalau dia takut membelanjakan, yang jadi korban masyarakat. Karena uang tidak beredar. Lebih baik cari aman aja, gak usah dieksekusi program-program dalam perencanaan, yang dirugikan masyarakat. Jadi bukan berarti melarang diselidiki. Tapi jangan sampai berlanjut terus menerus yang membuat moril pemerintah daerah jatuh, akhirnya mereka tidak mau membelanjakan APBD-nya. Program tidak tereksekusi, stagnan, pertumbuhan ekonomi melambat,” tambahnya.
Kepada seluruh kepala daerah dan gubernur, Tito juga mengingatkan agar terus melakukan upaya dalam menurunkan stunting. Tito juga meminta kepala daerah untuk tidak melakukan perekrutan pegawai, baik ASN, P3K, hingga honorer secara terus menerus.
Alasannya, karena anggaran akan lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Dari postur APBD di pemerintah daerah, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, yakni sekitar 60 persen.
“Proporsi belanja untuk modal dan operasional lainnya akan tersedot ke belanja pegawai. Jadi tolong pertimbangkan kembali (kalau mau rekrut pegawai). Setop rektutmen, maksimalkan digitalisasi, bisa kurangi belanja pegawai,” tambahnya.
Menyikapi arahan Mendagri, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengemukakan sejauh ini pihaknya sudah mengaplikasikannya di Kota Makassar. Untuk pengendalian inflasi misalnya, ada beberapa program yang dilakukan. Mulai dari Ojol Day, menanam aneka komoditi pangan di lorong wisata.
Yang terakhir adalah menggunakan kontainer recover sebagai lokasi pasar murah. Menurutnya, pasar murah ini akan mulai dilakukan secara efektif. Kemungkinan besar dilakukan tiga kali dalam seminggu.
“Saya akan segera bikin surat edaran, memerintahkan Pak Sekda buat surat edaran, baru kita langsung laksanakan. Nanti pelaksanaannya seminggu tiga kali atau seminggu sekali. Kita mau lihat efektivitasnya. Kalau setiap hari dibuka nanti tidak ada yang beli,” ungkapnya.
Terkait penanganan stunting, menurut Danny, program itu juga sudah jalan di Makassar. Malah, secara nasional, stunting di Makassar lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Saat ini stunting di Makassar berada pada posisi 4,2 persen. “Ke depan kita akan lebih genjot lagi. Kalau perlu zero stunting. Kenapa tidak,” tambah orang nomor satu Makassar ini.
Soal penyerapan anggaran yang rendah di APBD 2022 lalu, Danny mengatakan persoalan itu sudah dilaporkan ke Mendagri sebelumnya. “Serapan anggaran tidak maksimal, kita sudah lapor sebelumnya ke Pak Menteri. Beliau sudah tahu persoalannya. Dan mudah-mudahan tahun 2023 ini penyerapan anggaran akan jauh lebih baik,” kata Wali Kota Makassar dua periode itu.
Soal pernyataan Mendagri agar pemerintah daerah membatasi rekrutmen pegawai, Danny mengaku sepakat dengan hal itu. Walaupun kebutuhan pegawai di Pemkot Makassar sesuai analisa sebanyak 25.500 orang, namun Danny tetap akan bertahan pada jumlah pegawai yang ada saat ini, yakni sebanyak 22.800 orang.
“Saya tidak akan tambah, dan memang selayaknya dikurangi agar belanja operasi kita tidak besar.
Termasuk Laskar Pelangi tidak akan ditambah. Bayangkan, kita punya belanja sekitar Rp500 miliar hanya untuk belajar pegawai,” tandasnya. (jun-rhm)