MAKALE, BKM — Pegiat anti korupsi di Sulsel mendesak Polda Sulsel melakukan penyelidikan sejumlah proyek bermasalah di Tana Toraja dan salah satunya adalah proyek infrastruktur jalan ke Ollon.
Direktur Lembaga Antikorupsi (Laksus) Sulse) Muhammad Ansar saat dikonfirmasi, Senin (30/1) membeberkan belum selesainya proyek fisik jalan ke Ollon hingga di penghujung akhir tahun 2022 menjadi tanda tanya besar. Bawasda Tana Toraja harusnya sudah melakukan pemeriksaan dan penegak hukum lain turut serta melakukan penyelidikan.
Kepada Bupati Tana Toraja jelas Ansar sebaiknya tidak melakukan pembiaran apalagi pada tahun 2023 ada tambahan anggaran dari Pemprov Sulsel sebesar Rp 27 milyar.
”Sudah pasti jika dilakukan perpanjangan kontrak jalan ke Ollon maka rekanan wajib membayar denda keterlambatan, ”ujar Ansar.
Ansar menegaskan, realisasi keuangan harus sesuai kegiatan fisik dilapangan. Bupati wajib melakukan evaluasi terhadap kontraktor jalan ke Ollon gegara pekerjaan fisik tidak sesuai target, termasuk juga proyek lainnya patut dievaluasi.
Laksus juga mendesak bupati dan OPD teknis memblacklist perusahaan dan personal rekanan yang wanprestasi. Harusnya berani dan tegas mengevaluasi OPD teknis pengelola anggaran yang kerap menimbulkan permasalahan.
Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Tipikor Polda Sulsel untuk segera melakukan penyelidikan sejumlah proyek bermasalah tersebut.
Sebelumnya Sekretaris PUPR Tana Toraja, Yanti Sarah Mappiley mengaku proyek infrastruktur jalan ke Ollon terus dikebut penyelesaiannya. Pihaknya berharap progres fisik di lapangan dpaat terealisasi sesuai target.
Namun hingga akhir tahun anggaran 2022, proyek rabat beton 5 km oleh CV Marko Utama tak kunjung selesai.
Pada tahun 2022 proyek jalan ke Ollon mendapat suntikan dana dari Pemprov Sulsel sebesar Rp 22,5 milyar termasuk subsidi penerbangan rute Balikpapan -Toraja Airport. Namun hasilnua fakta di lapangan menunjukan volume fisik belum sampai 2 km yang dirabat beton, itupun baru setengah badan jalan.
Padahal tahun 2023, untuk penyelesaian dan penuntasan jalan ke Ollon kembali dapat kucuran dana dari Pemprov senilai Rp 27 milyar termasuk subsidi penerbangan Balikpapan-Toraja.
”Rekanan proyek jalan Ollon ini amburadul. Sudah saat tegas dan memutus kontrak karena bekerja tidak profesional,” tegas Ansar. (gus/C)
