Tiga Proyek Strategis Pemkot Gagal Ditender Dini

MAKASSAR, BKM — Tiga proyek strategis yang menjadi perhatian khusus Pemkot Makassar gagal ditender dini. Proyek tersebut yakni Makassar Cor City Arena (Macca) dan Sirkuit dengan nilai anggaran sebesar Rp270 miliar. Ada juga Gedung PKK dan Dekranasda dengan anggaran Rp33,9 milliar, serta Makassar Government Center (MGC) yang anggarannya dialokasikan Rp200 miliar.

Sesuai dengan instruksi Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, proyek-proyek tersebut harus ditender dini. Ketiga proyek itu sebenarnya sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk diajukan ke tahapan lelang. Namun sayang, ULP membatalkan pengajuan tendernya karena terkendala dokumen lelang.
Pembatalan tender dilakukan oleh Kepala ULP sebelumnya, yakni Andi Haris Hasnawi yang saat ini dinonjobkan. Lelang tender tersebut dibatalkan dengan alasan ada masalah administrasi dan dokumen yang dinilai tidak lengkap.
Untuk proyek Macca dan Sirkuit Untia, sudah dilakukan untuk tender dini pada 31 Desember 2022 lalu. Namun, prosesnya terhenti pada masa sanggah prakualifikasi. Sementara untuk pembangunan gedung dan kantor PKK, Dekranasda serta UMKM Center diajukan pada 30 Desember 2022 lalu. Dan proyek Makassar Government Center (MGC) and Services, diajukan sejak 1 Desember 2022 lalu.

Kepala Bagian ULP Makassar Sibly Muhammad, memastikan lelang ketiga proyek tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Lelang dipastikan akan kembali diajukan pada Februari 2023 ini. Lelang dipastikan akan cepat, sebab peserta lelang merupakan peserta sebelumnya,” ujarnya, kemarin.
Dia mengatakan, ketiga proyek ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar sehingga menjadi proyek prioritas wali kota dan wakil wali kota. “Karena merupakan program prioritas, kita akan optimalkan kerja-kerja serta sumber daya manusia supaya proyek itu bisa segera terlaksana,” ungkapnya.
Dia berjanji, mekanisme lelang akan secepatnya diulang. Agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, pihaknya juga menggandeng APIP sebagai upaya mitigasi.
“Mereka mendampingi secara real time untuk mencegah. Itu sebagai politik insurance, proses bisa berlangsung secara integritas, akuntabel dan transparan,” terangnya.

Laman: 1 2 3