Metro

Unhas dan ICW Jajaki Kerja Sama Penguatan Antikorupsi

4 bulan yang lalu

Jumat 3 Februari 2023 21:06 pm

MAF

- Berita Kota Makassar

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum menerima tim ICW di lantai 8 gedung Rektorat Unhas, Jumat (3/2/2023).

MAKASSAR, BKM – Universitas Hasanuddin (Unhas) menerima secara resmi kunjungan tim Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rangka silaturahmi dan memberikan gambaran berkaitan dengan platform akademi antikorupsi yang dikembangkan oleh ICW. Tim ICW diterima di Lounge Lantai 8, Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (3/2/2023) pagi.

Mereka diterima Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. Pada kesempatan tersebut Prof Farida mengatakan, Unhas secara umum terus melakukan upaya pengembangan karakter sivitas akademika termasuk mahasiswa melalui berbagai program strategis. Salah satunya melalui kurikulum pembelajaran.

Prof Farida memberikan apresiasi atas platform pembelajaran antikorupsi yang didirikan oleh ICW. Mekanisme ini dapat diterapkan Unhas melalui program merdeka belajar. Sehingga, beberapa materi dalam platform antikorupsi tersebut bisa dilakukan dan diberikan kepada mahasiswa maupun sivitas akademika.

Pada kesempatan yang sama, mewakili ICW, Rosniaty Azis menyampaikan ungkapan terima kasih atas sambutan hangat Unhas. Dirinya menjelaskan akademi antikorupsi didirikan oleh ICW pada 2018 lalu. Platform ini hadir sebagai pembelajaran berbasis digital tentang korupsi dan cara pemberantasannya yang dapat digunakan semua pihak.

“Kami sudah banyak bermitra dengan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan platform antikorupsi dalam lingkup kampus melalui kerja sama berupa mata kuliah wajib hingga pelaksanaan KKN Tematik. Kami tentu merasa senang jika Unhas bisa menjadi salah satu mitra kami,” jelas Rosniaty.

Secara kelembagaan, ICW merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Organisasi ini hadir untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Rakyat harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. (rls)