Budiman Temui Dekan Tindaklanjuti PKS

MALILI, BKM — Bupati Luwu Timur, H Budiman menemui Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof Hamzah Halim menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum Unhas, Kamis (2/2).
Kunjungan Bupati beserta rombongan ke FH Unhas disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh Dekan FH Unhas Prof Hamzah Halim beserta para wakil dekan, dosen, ketua prodi sarjana hukum dan staf FH Unhas diruang kerja Dekan FH Unhas.

Budiman mengatakan kedatangannya ini untuk melakukan koordinasi tindaklanjut dari kerjasama antara Pemkab Luwu Timur dan Fakultas Hukum Unhas yang telah disepakati beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas terkait program inovasi daerah yang akan dikerjasamakan salah satunya yakni 1Desa 1 Sarjana Hukum.

Program tersebut dipandang penting untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatan kompetensi Aparatur Desa dalam penyusunan regulasi pada bidang hukum. Termasuk didalamnya terkait dengan pemahaman dan keterampilan hukum khusus seperti penyusunan dokumen naskah akademik.
“Nantinya program ini akan kami laksanakan disetiap desa dengan mengalokasikan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk memberikan beasiswa kuliah kepada 1 aparat di masing-masing desa,” ujar Budiman.
Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, dirinya meminta petunjuk pelaksanaan serta persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami dari Pemkab tinggal menunggu saja petunjuk teknis serta persyaratan apa saja yang harus kami siapkan untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama ini,” kata Bupati.
Sementara Dekan FH Unhas, Prof Hamzah Halim menyambut baik tawaran kerjasama yang dari Pemkab Luwu Timur. Dia mengatakan, kolaborasi ini membuktikan keseriusan dan jaminan akan efektivitas pelaksanaan hal-hal yang disepakati kedua pihak. Menurutnya, SDM bagi aparatur yang berlatar pendidikan hukum sangat dibutuhkan termasuk Luwu Timur.

Sebab pendidikan hukum, lanjut Prof. Hamzah akan memberikan pemahaman dan keterampilan umum maupun khusus di bidang hukum bagi aparat nantinya.
Dia menuturkan saat FH memiliki SDM yang cukup. FH memiliki 34 guru besar dengan kompetensi dan pengalaman yang beragam dan mumpuni. Potensi ini yang akan dioptimalkan dalam mengimplementasikan berbagai program kolaboratif kedua pihak. (rls)