Adnan Sebut Gowa Lakukan Secara Kolaborasi TNI-Polri

MAKASSAR, BKM — Dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa , Adnan Purichta Ichsan , mengatakan, pihaknya melakukan secara kolaborasi.
Kolaborasi yang dimaksud adalah melakukan penanganan dan penanggulangan dengan menggandeng berbagai pihak. Di antaranya jajaran kepolisian dan TNI .
Pernyataan ini dikatakan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan , saat menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) terkait Penanggulangan Bencana tahun 2023.

Rakornas ini diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3).
Adnan mengatakan, dalam penanggulangan bencana di wilayahnya, pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan Kodim 1409 dan Polres Gowa. Bahkan dirinya telah memerintahkan SKPD terkait, pemerintah kecamatan, desa hingga kelurahan untuk membuat posko siaga bencana dengan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

”Posko siaga telah kami bangun mulai di kabupaten, kecamatan, desa serta kelurahan. Posko kabupaten terpusat di kantor BPBD Kabupaten Gowa . Begitu pun di kecamatan dan setiap desa/kelurahan, semua sudah ada posko siaga bencana. Kami di Gowa semuanya berkolaborasi,” papar Adnan yang hadir di Rakornas tersebut bersama Kapolres Gowa, AKBP Reonald Truli Simanjuntak dan Dandim 1409, Letkol Inf Muh Isnaeni Natsir.

Di tempat itu juga, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gowa, Ikhsan Parawansa, menambahkan, BPBD perlu melakukan penguatan-penguatan dalam rangka perencanaan pembangunan nasional dengan memasukkan anggaran-anggaran yang berkenaan dengan penanganan bencana.
”Kami perlu melakukan mitigasi yang dimasukkan ke dalam anggaran-anggaran pada program-program dalam perencanaan pembangunan ke depan serta sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dalam rangka pengurangan risiko dalam menghadapi bencana,” kata Ikhsan.

Dikatakan Ikhsan, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi ini diatur dalam UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Rakornas ini dibuka langsung Presiden RI, Joko Widodo didampingi Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Rakornas dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari gubernur bersama Forkopimda provinsi, para bupati serta wali kota beserta Forkopimda kabupaten kota, perwakilan kementerian dan lembaga, utusan dan perwakilan negara sahabat, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media dan relawan.

Rakornas yang turut dihadiri Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhajir Effendy, Menteri PUPR RI, Basuki Hadi Mulyono, Mendagri, Tito Karnavian, Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini, mengusung tema ‘Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana’.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

”Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022 yang meliputi banjir, letusan gunung merapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan non alam lainnya.
”Siaga dan waspada menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat maupun pada pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” tandas Presiden mengingatkan. (sar)