MAKASSAR, BKM — Sejumlah Penjabat (Pj) Ketua RT/RW di Kota Makassar sudah mulai mempertanyakan pencairan insentif yang sejak Januari hingga Maret 2023 ini belum dibayarkan. Mereka berharap, Pemkot bisa mencairkannya sebelum masuk Ramadan agar bisa digunakan membeli kebutuhan pokok untuk kebutuhan puasa.
Salah seorang Pj RW yang enggan disebut namanya mengungkap, pencairan biasanya dilakukan per triwulan. Artinya, pembayaran baru akan dilakukan bulan April mendatang. Namun, dia berharap insentif tersebut sudah bisa dinikmatinya menjelang Ramadan ini.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar Harun Rani mengemukakan, pencairan insentif RT/RW dilakukan di setiap kecamatan. Pencairan serta besaran yang diterima setiap Pj RT/RW bergantung kinerja yang dinilai oleh lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan camat masing-masing.
“Insentif RT/RW berada di setiap camat. Besarannya tergantung kinerja setiap RT/RW yang dinilai oleh lurah, LPM, serta camat,” ungkap Harun saat dihubungi BKM, kemarin.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Rappocini M Aminuddin, menjelaskan sejauh ini belum ada pencairan insentif RT/RW di wilayahnya. Alasannya, karena indikator penilaian untuk pembayaran insentif belum rampung di kelurahan masing-masing.
“Iya, belum semuanya rampung dari kelurahan. Kami masih tunggu semuanya rampung karena pembayarannya akan dilakukan secara kolektif. Sudah ada sebagian yang rampung,” ungkap Aminuddin, sembari menyebut di wilayahnya tercatat 575 RT dan RW 107 serta 11 kelurahan.
Dia berharap, semoga dalam waktu dekat, semua kelurahan sudah memasukkan indikator penilaian kinerja Pj RT/RW yang akan menjadi acuan untuk pembayaran insentif masing-masing. Menurutnya,
insentif yang diterima setiap Pj RT/RW tidak sama. Jika kinerjanya maksimal, insentif yang diterima bisa mencapai Rp1 juta. Namun kalau kinerjanya kurang baik, dana yang diperoleh di bawah Rp1 juta.
Ada banyak indikator yang menjadi penilaian kinerja seorang Pj RT/RW. Misalnya, bagaimana keakfitannya menyosialisasikan program pemerintah. Seperti apa perannya di lorong wisata, dalam penagihan PBB, iuran sampah, dan beberapa indikator lainnya.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Panakkukang Andi Pangerang Nur Akbar mengatakan hingga saat ini juga belum mencairkan insentif Pj RT/RW. Alasannya, karena indikator penilaian kinerja Pj RT/RW belum masuk semuanya dari kelurahan. Dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Panakkukang, baru tujuh yang sudah merampungkan dan melaporkan indikator kinerja Pj RT/RW ke kecamatan.
“Ini sudah ada yang masuk beberapa kelurahan. Tapi kita tunggu dulu sampai semua kelurahan merampungkan indikator penilaiannya dan menyetorkan ke kami. Karena pembayarannya ini secara gelondongan atau kolektif,” ungkap Andi Pangerang, Senin (6/3).
Senada dengan Camat Rappocini, Andi Pangerang mengatakan, pembayaran insentif tersebut biasanya dilakukan per triwulan. “Tapi kita upayakan untuk membayarkan insentif dua bulan, yakni Januari dan Februari sebelum Ramadan,” ungkapnya.
Sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali), ada skoring yang diberikan untuk setiap indikator kinerja, sesuai arahan BPK dan Inspektorat. “Jadi setiap RT/RW wajib memasukkan foto kegiatan jadi indikator penilaian. Terutama pada capaian penagihan sampah, PBB. Kalau Smart City, foto-foto rapat mereka, foto-foto Sabtu bersih. Itu semua ada penilaiannya,” tambahnya.
Rata-rata, alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran insentif Pj RT/RW setiap bulannya di Kecamatan Panakkukang berkisar Rp500 jutaan hingga Rp700 jutaan. Dia mengaku sudah banyak Pj RT/RW yang mempertanyakan terkait pembayaran insentif tersebut.
“Sudah banyak yang bertanya-tanya sebenarnya. Jadi saya bilang secara aturan kan per triwulan. Tapi karena memasukkan bulan puasa, kita upayakan dicairkan secepatnya,” tandas Andi Pangerang.
Untuk pembayaran insentif Pj RT/RW ini, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh Dakhlan, Pemkot Makassar menyiapkan anggaran sebesar Rp72,42 miliar. Anggaran tersebut dialokasi untuk pembayaran insentif selama 12 bulan atau satu tahun.
“Jadi Pemkot Makassar menyiapkan anggaran total sebesar Rp72,42 miliar untuk pembayaran insentif seluruh Pj RT/RW selama satu tahun berjalan,” tandas Muh Dakhlan.
Dimintai tanggapannya secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Makassar Rachmat Taqwa Quraisy meminta Pj Ketua RT/RWuntuk bersabar menunggu pencairan insentifnya. Menurutnya, pembayaran insentif biasanya mengalami keterlambatan seperti di awal-awal tahun sebelumnya. Dari hasil koordinasinya, Pemkot menjamin insentif untuk awal tahun ini akan dibayarkan di akhir Maret
”Semua harus bersabar karena ini awal tahun. Berikan waktu kepada Pemkot sampai bulan Maret ini. Kami sudah sering komunikasi. Insyaallah hak teman-teman Pj RT/RW akan segera terbayarkan,” ujarnya di gedung DPRD Makassar, Senin (6/3).
Legislator Fraksi PPP ini berharap, sembari menunggu intensif dicairkan, Pj Ketua RT/RW tetap aktif dan produktif dalam mendukung program pemerintah. ”Mudah-mudahan support yang diberikan Pj RT/RW saat ini bisa memberikan dampak kerja sama yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar H Yunus, mengaku keterlambatan pembayaran insentif Pj Ketua RT/RW ini selalu dikeluhkan setiap awal tahun. Namun diakuinya seluruh program dan anggaran di Pemkot belumlah berjalan sepenuhnya.
“Saya melihat setiap tahunnya seperti itu, ada keterlambatan pembayaran.Ini perlu dipelajari SKPD. Semoga saja secepatnya dicairkan hingga akhir Maret ini,” imbuhnya. (rhm-ita)
