MAKASSAR, BKM–Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Dr Ali Armunanto menyebut ada beberapa negara di dunia menjadi korban dari politik identitas yang dilakukan elit politik mereka, salah satunya adalah Irak.
“Irak itu terjebak politik identitas antara Syiah dan Sunni, dan bagaimana sekarang kita bisa lihat negara di Timur Tengah itu,” ujar Ali Armunanto dalam diskusi politik dengan tema “Mewaspadai Bahaya Radikalisme dan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024” di Warkop Nassami, Jalan Sultan Alauddin Makassar, Selasa (7/3).
Khusus di Indonesia Ali menyebut bahwa politik identitas itu sudah ada dari era reformasi sampai sekarang ini.
“Kita dihajar politik identitas itu sejak reformasi bertahan sampai sekarang, awalnya soal Islam dan Kristen dulu, lalu menjalar ke konflik suku di daerah,” tuturnya.
Lebih jauh, Ali menyebut pada tahun 2019 politik identitas membuat masyarakat di Indonesia terkotak-kotak akibat Pilkada DKI Jakarta.
“Politik identitas itu problem kalau tidak digunakan dengan benar, karena dibelakangnya adalah kekuasaan besar dan ini berbahaya,” ujarnya.
Sementara itu, Humas FKUB Kota Makassar Usman Sofyan mengatakan memang dalam kerukunan umat beragama, diperlukan kebersamaan dan tidak perlu memaksakan kehendak.
“Identitas kita tidak boleh dipaksakan kepada mereka yang berbeda, nah inilah salah kaprahnya kalau politik identitas disalah artikan,”ujar Usman Sofyan yang juga Sekretaris NU Makassar itu.
Soal penundaan Pemilu, Usman menyampaikan secara pribadi tidak sepakat, namun sikap resmi dari PBNU belum ada.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Makassar Abdillah Mustari, menyampaikan bahwa memang lembaga yang dia pimpin bertugas salah satunya mengawasi isu SARA.
“Kami di Bawaslu memiliki konsen pada empat hal, pertama aktifitas pemilu tanpa kekerasan, kedua hoaks, isu sara disitu ada politik identitas, dan pengawasan politik uang,” kata Abdillah.
Diskusi politik yang digelar Narasi Madz Media bekerjasama dengan KAMMI Unismuh Makassar itu dipandu oleh Dedi Alamsyah Mannaroi. (rif)
