Dua Tahun Penyerapan Dana Kelurahan tak Maksimal

MAKASSAR, BKM — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar agar konsisten mengawal usulan kegiatan prioritas tahun 2023. Melalui Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar yang diadakan di Hotel Claro, Senin (13/3), Helmy berharap tidak ada program siluman yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.

“Jangan sampai ada kegiatan yang tiba-tiba masuk. Kita upayakan semua sesuai dengan regulasinya.
Kalaupun ada tambahan kegiatan, harus melalui seleksi ketat dan dibahas di DPRD,” kata Helmy.
Ia menegaskan, usulan untuk program 2024 harus masuk sesuai mekanisme, mulai dari Musrembang kelurahan, kecamatan, hingga kota. Dan yang paling penting usulan tersebut sesuai dengan RPJMD Makassar.

Helmy juga menyampaikan sejumlah poin penting dalam kegiatan tersebut. Salah satunya, terkait dana kelurahan. Skemanya masih sama dengan tahun ini. Masing-masing kelurahan mendapat alokasi sebesar Rp500 juta. Anggaran tersebut dibagi Rp50 juta untuk penanganan stunting, Rp50 juta untuk penanganan tuberkolosis (TB) dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.
“Dana kelurahan sebesar Rp400 juta dipersiapkan untuk kelurahan melaksanakan programnya. Apakah untuk pembangunan atau mau digunakan sepenuhnya untuk pemberdayaan. Rp50 juta untuk penanganan stunting dan Rp50 juta untuk TB,” ungkap Helmy.
Dia menekankan seluruh kelurahan untuk memaksimalkan penggunaan dana kelurahan. Karena selama dua tahun, yakni 2021 dan 2022 lalu, penyerapan dana kelurahan kurang maksimal.

Persoalan lain yang menjadi fokus tahun 2024 adalah bagaimana mengendalikan kemiskinan ekstrem. Walaupun di tingkat Sulsel, Makassar tidak masuk dalam kategori daerah dengan kemiskinan yang cukup parah, namun tetap harus menjadi perhatian. Alasannya, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem merupakan program nasional.
“Sebagai bagian dari program nasional, kemiskinan ekstrem ditargetkan Pak Jokowi itu nol persen di tahun 2030. Nah, sekarang bagaimana caranya pemerintah kota menindaklanjuti,” terangnya.

Hal itu menjadi perhatian karena pascapandemi covid-19 terjadi, banyak masyarakat masuk ke kategori miskin. “Jadi bagaimana program yang kita usung bisa menaikkan status masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan baru misalnya,” tambahnya.
Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan untuk bangkit dan pulih (resiliensi), Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran senilai Rp50 miliar tahun depan. Anggaran tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun ini yang dialokasikan sebesar Rp30 miliar.
“Iya, itu bagian daripada kita tahun depan untuk resiliensi karena kita diarahkan Bapak Presiden bagaimana caranya menyiapkan dana yang siap digunakan pada saat bencana,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menekankan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh seluruh OPD. Pertama, setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk perencanaan tahun 2024 yang bersinergi dengan penyusunan RKPD.
Kedua, OPD diharapkan mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Ketiga, Fatmawati meminta agar seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2024 mendatang.

Rancangan Renja OPD hasil Forum Lintas Perangkat Daerah akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Makassar Tahun 2024 untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD tingkat kota.
“Forum ini gunanya untuk saling berembuk program kerja di masing-masing bagian. Olehnya itu, saya harap kegiatan ini bisa selaras dengan visi misi kami untuk masyarakat Makassar,” ujar Fatma.
Selain itu, Fatmawati mengungkapkan agar para OPD memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana termuat dalam RPJMD.

“Saya mengingatkan kepada sejumlah perangkat daerah yang melaksanakan proyek-proyek strategis, seperti pembangunan Makassar Government Centre (MGC), pembangunan Makassar Core City Arena (Macca) dan Sirkuit Internasional, serta pembangunan sekolah terintegrasi, agar dapat segera mempercepat seluruh proses administrasi,” imbuhnya. (rhm)