MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) 2023 di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Selasa (14/3). Makassar Kota Resiliensi menjadi tema utama. Rakorsus ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, lurah hingga kepala puskesmas se-Kota Makassar.
Banyak persoalan yang menjadi pembahasan dalam Rakorsus kali ini. Khususnya terkait banjir yang kerap melanda Makassar saat musim hujan tiba. Karena persoalan banjir ini, Pemkot Makassar kerap dikritisi oleh berbagai kalangan.
Karenanya, melalui momen Rakorsus ini, Pemkot Makassar mengundang sejumlah pihak terkait persoalan banjir dan kebencanaan. Seperti Kepala BMKG Wilayah IV Makassar Irwan Slamet yang membahas cuaca ekstrem. Ada juga Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Djaya Sukarno yang membahas Infrastruktur Pengendali Banjir. Ada pula akademisi Prof Denny Nugroho Sugianto membahas Mitigasi dan Adaptasi Pesisir, serta Prof Muh Isran Ramli terkait Transportasi Berkelanjutan.
Menariknya, di Rakorsus ini, Pemkot Makassar juga mengundang sejumlah nama yang selama ini kerap mengkritisi persoalan banjir Makassar serta kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemkot Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi.
Mereka yang diundang adalah WALHI Sulsel, Husein Abdullah, La Ode Syarief, Mulawarman, Hasrullah, Muttaqin. Husein Abdullah merupakan jurnalis senior yang pernah menjadi juru bicara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara La Ode Syarif adalah mantan Wakil Ketua KPK. Mulawarman merupakan seorang jurnalis senior. Hasrullah adalah dosen komunikasi Unhas yang juga cukup getol melayangkan kritikannya ke Pemkot Makassar. Serta Peneliti dan Pengamat Tata Ruang Kota Muhammad Muttaqin Azikin.
Wali Kota Danny menyiapkan panggung dan sesi khusus Debat Cerdas dengan topik Makassar Menuju Kota Resilient, Banjir Makassar Salah Siapa. Namun sayang, dari sejumlah nama yang diundang, hanya NGO Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang hadir. Al Amin yang merupakan Direktur Eksekutif dari NGO lingkungan tersebut hadir secara langsung.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan Pemkot Makassar memiliki niat baik dengan mengundang mereka yang getol mengkritik agar bisa menyampaikan secara langsung, sekaligus memberi masukan ke Pemkot Makassar apa yang harus dilakukan. Orang nomor satu Makassar menegaskan, pihaknya juga berusaha mencegah terjadinya penyesatan informasi.
“Maka untuk mencegah penyesatan-penyesatan informasi, saya mengundang di tempat yang tepat (Rakorsus). Kritik saya secara langsung. Jadi saya kira mari kita sama-sama. Saya ingin membuktikan bahwa Pemkot Makassar itu tidak antikritik, selama ada data. Karena jangan sampai menulis soal banjir, banjirnya sudah selesai, tapi banjir hoaks masih ada,” ungkap Wali Kota Makassar dua periode itu.
Dia mengaku salut dengan Walhi yang secara langsung menyampaikan kritiknya sekaligus memberikan masukan kepada Pemkot Makassar. “Walhi luar biasa, saya respek. Mereka punya data. Tidak segan-segan mengkritisi dan selalu punya pintu-pintu solusi,” tambahnya.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin, memaparkan ada beberapa poin yang dinilai menjadi penyebab banjir di ibu kota Sulsel ini. Di antaranya terkait tren iklim, pengelolaan sampah yang belum maksimal, persoalan sedimentasi, reklamasi, dan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Pemkot Makassar, kata Al Amin, perlu memperluas ruang terbuka hijau atau daerah resapan airnya. Apalagi tren iklim ke depan curahnya akan terus tinggi sehingga kota ini harus punya daya resap yang kuat.
Kedua, terkait pengelolaan sampah dan sedimentasi. Itu hal yang harus dijaga mengingat banyak sampah yang masuk ke drainase dan itu menghambat laju air sampai ke muara. “Yang ketiga adalah soal perbaikan drainase dan normalisasi kanal. Saya kira memang bukan kewenangan pemerintah kota, tapi dia bisa mengajukan ke pemerintah yang lebih tinggi di atasnya untuk bisa melakukan hal tersebut,” ucap Al Amin.
Jika tiga masalah di atas terpenuhi, menurut Al Amin, maka kerentanan kebencanaan di kota Makassar mulai mengecil.
Untuk wilayah pesisir, kata Al Amin, aliran sungai di kanal Jongaya bermuara di dua tempat, yakni di Losari dan Pampang. Namun pada kedua tempat itu ada kegiatan reklamasi, yakni CPI dan MNP sehingga menghambat aliran air yang keluar.
“Termasuk tidak bisanya air masuk ke laut, ditambah lagi pasang yang selalu disebut wali kota membuat air tidak bisa mengalir secara cepat dan mengakibatkan banjir di area pesisir,” ulasnya.
Al Amin mengakui, banyaknya perumahan yang berdiri di atas daerah resapan air menjadi penyebab terjadinya banjir. Itu mengakibatkan air meluap dan masuk sampai daerah esensial masyarakat.
“Ini yang saya kira perlu jadi perhatian pengembang supaya tidak egois, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Termasuk memblok aliran air sungai kanal yang malah mengakibatkan melimpahnya air,” katanya.
Pemkot Makassar, kata dia, harus melakukan penegakan hukum dengan memaksimalkan peraturan daerah yang berlaku. “Pemkot harus punya skema penegakan hukum lingkungan yang baik. Bagaimana cara-cara penegakan hukumnya misalnya perlu lewat surat, menegur, menyurat, baru kemudian memberi sanksi administratif, pencabutan izin, penggusuran, baru dikirim ke ranah pidana,” tandasnya. (rhm)