PENGAMAT politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto mengungkapkan bahwa ketua-ketua partai sepertinya memahami realitas politik di Pilpres 2024. Mereka tidak memaksakan diri untuk maju di pencalonan.
Penyebabnya dua, pertama, figur-figur ketua umum ini tidak cukup mampu meningkatkan elektabilitas nya. Padahal struktur partai dan atau jejaring kekuasaan negara telah di mobilisasi. Tetapi hasilnya masih jauh tertinggal oleh figur lama dan kepala-kepala daerah.
Kedua, mereka ingin memperlihatkan insentif kekuasaan ekonomi dan politik dari dukungan pada figur-figur eksternal. Praktik politik transaksional dukungan partai di Pilpres pun sudah lama terjadi.
“Sebaiknya memang ketua-ketua partai ini memprioritaskan perolehan suara partainya di Pileg 2024. Cukup menjadi king maker atau tim pengendali paslon di Pilpres. Toh kalau paslon yang didukung gagal terpilih, mereka masih bisa mengalihkan dukungan pada koalisi pemerintahan baru. Pilihan menjadi kelompok oposisi atau di luar kekuasaan untuk peran check and balances tidak disukai banyak partai,”ujar Luhur Prianto.
Sementara pengamat politik dari Unhas Makassar Dr Ali Armunanto mengungkapkan bila keempat pimpinan Parpol tersebut menghadapi masalah yang sama yaitu rendahnya tingkat elektabilitas dan rendahnya akseptabilitas dari masyarakat. Hal ini membuat partai-partai lain yang berkoalisi dengan mereka ataupun internal partai masih ragu dan berselisih paham tentang pencalonan mereka. “Karena partai-partai yang akan bertarung dalam pilpres mengharapkan kemenangan, maka tentu mereka lebih mengharapkan calon-calon seperti Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno ataupun Erick Tohir karena mereka memiliki potensi keterpilihan yang baik dengan tingkat elektabilitas dan akseptabilitas yang baik,”pungkas Ali Armunanto. (rif)