MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan mewacanakan penyederhanaan manajemen sekolah yang ada berada dalam satu kompleks. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim menerangkan, penyederhanaan itu dilakukan untuk mengefisienkan manajemen dan memperbaiki kualitas layanan pendidikan.
Dia memaparkan, ada sejumlah sekolah yang berada di dalam satu kawasan. Nama sekolahnya juga sama, cuma dibedakan oleh nomor.
Misalnya, SD Mangkura yang beralamat di Jalan Botolempangan, Kecamatan Ujung Pandang. Dalam satu kompleks terdapat enam sekolah. Mulai dari SD Mangkura I hingga Mangkura V, ditambah SD Inpres Mangkura.
Begitu juga dengan SD Monginsidi yang berada di Jalan Monginsidi, SD Sudirman, SD IKIP, dan sejumlah SD lainnya.
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial itu mengatakan, sekolah-sekolah tersebut punya manajemen sendiri, maupun kepala sekolah sendiri. Namun, fasilitas yang ada di dalam satu kawasan sekolah digunakan bersama.
“Itu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan. Misalnya, ada yang bersamaan ingin menggunakan lapangan upacara. Itu berpotensi terjadi gesekan dan persaingan,” ungkapnya saat diwawancara belum lama ini.
Ke depan, katanya, lebih efektif jika sekolah dalam satu kompleks tersebut dilebur. Selanjutnya ditunjukan satu kepala sekolah. Sementara setiap sekolah yang dilebur akan ditunjuk satu koordinatornya.
Muhyiddin mengatakan, ada ratusan sekolah yang berpotensi untuk disatukan. Dalam satu kompleks, kadang ada tiga hingga lima sekolah. Berdasarkan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Jepang belum lama ini, sekolah yang berada dalam satu kompleks hanya dipimpin oleh satu kepala sekolah. “Jadi tidak ada itu dalam satu kompleks, ada beberapa kepala sekolahnya,” tambah Muhyiddin.
Rencana tersebut akan diajukan ke Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. “Kalau Pak Wali setuju, kita akan persiapkan dokumennya dan diajukan ke Kementerian Pendidikan,” ungkapnya.
Selain itu, Disdik juga bakal melakukan regrouping dua sekolah yang memiliki siswa sedikit. Selanjutnya, satu sekolah hasil regrouping akan dipersiapkan menjadi SMP. Sementara guru-gurunya akan diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya, guru yang tidak bertugas lagi di sekolah hasil regrouping akan di sebar ke sekolah lain yang masih kekurangan.
Saat ini tercatat ada 314 SD dan 50 SMP di Kota Makassar. Ratusan di antaranya merupakan sekolah-sekolah yang berada di dalam satu kawasan.
Dimintai tanggapannya secara terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Rudianto Lalo mengaku belum mendapat informasi dan belum mengetahui konsep terkait rencana tersebut. “Soal penyederhanaan manajemen sekolah, kita belum melihat bagaimana konsep yang akan dijalankan Disdik,” jelas Rudianto yang juga ketua DPRD Makassar itu.
Namun, kata politisi Partai Nasdem itu, sepanjang untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar, Dewan Pendidikan pasti akan mendukung langkah-langkah yang diambil Pemkot Makassar.
Dia menegaskan, penyederhanaan kepala sekolah bisa mendorong efisiensi, dengan catatan orang yang ditunjuk punya kemampuan manajerial yang baik. Namun, sebelum rencana tersebut direalisasikan, konsep atau formatnya harus disusun dengan baik. Disdik jangan tergesa-gesa dalam menerapkannya. Selain itu, butuh sekolah yang menjadi pilot project sebelum program tersebut dilaksanakan di seluruh sekolah yang akan disederhanakan manajemennya. (rhm)
