MAKASSAR, BKM — Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan masih mendominasi penyaluran kredit dari lembaga perbankan yang ada di daerah ini sepanjang tahun 2023.
Pada Januari 2023 misalnya, total penyaluran kredit untuk kalangan pelaku usaha di Kota Makassar mencapai Rp73,73 triliun atau 54,33 persen, disusul Parepare Rp7,67 triliun (5,66 persen), Palopo Rp5,94 triliun (4,38 persen), Bulukumba Rp4,31 triliun (3,18 persen), dan Bone Rp4,29 triliun (3,16 persen).
Sedangkan untuk perkembangan NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah juga tetap berada di Makassar sebesar 3,33 persen.
”Ironisnya, empat daerah lainnya yang memiliki NPL cukup tinggi tapi penyaluran kreditnya cukup rendah, yaitu Kabupaten Sidrap (3,12 persen), Wajo (3,04 persen), Pinrang (2,96 persen), dan Kabupaten Takalar (2,88 persen). Kami tentu akan menelusuri penyebab tingginya angka NPL di empat kabupaten ini,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Darwisman pada acara Media Breafing Journalist Update Data Januari 2023 di Social Barn Cafe, Makassar, Senin (20/3).
Pada kesempatan tersebut, Darwisman juga mengungkapkan tentang realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang tahun 2022 atau hingga Desember 2022.
”Total realisasi PEN hingga Desember 2022 di Sulawesi Selatan sebesar Rp57,57 triliun. Jumlah tersebut didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp23,10 triliun, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp17,86 triliun, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, dan hiburan sebesar Rp4,17 triliun, sektor industri pengolahan Rp3,65 triliun, dan sektor perikanan Rp1,60 triliun. Dari total realisasi ini, paling banyak diserap kalangan UMKM sebanyak Rp56,95 triliun dengan jumlah debitur 1.359.709. Sedangkan untuk Non-UMKM Rp0,62 triliun dengan jumlah debitur 5.626,” terang Darwisman.
