MAKASSAR, BKM — Dinas Pekerjaan Umum dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) difasilitasi Usaid Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene (Iuwash) Tangguh akan segera turun melakukan pendataan sekaitan dengan rencana pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Losari. Sebelum turun, PDAM dan Dinas PU, dalam hal ini UPT Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPT BLUD PAL) melakukan rapat koordinasi (rakor) terlebih dahulu.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPT BLUD PAL) Dinas PU Kota Makassar Hamka Darwis menerangkan, rakor yang digelar pekan lalu membahas persiapan survei dan sosialisasi yang akan dilaksanakan. Rencananya, pendataan akan mengacu pada data awal pelanggan PDAM.
Hamka mengatakan, data by name by address (BNBA) dari PDAM Makassar yang akan disurvei oleh Dinas PU Makassar sebanyak 1513. Rencananya, survei akan dilakukan secara door to door mulai Maret 2023 hingga pendataan rampung secara keseluruhan. Sementara sosialisasi/promosi rencananya akan mulai dilakukan April mendatang.
“Namun sebelum turun melakukan survei dan sosialisasi, akan ada pembekalan dari Iuwash,” tambahnya.
Ada enam lokasi yang menjadi sasaran survei. Masing-masing Jalan Kancil, Beruang, Tupai, Serigala, Asrama Mattoanging, dan Jalan Kakatua.
“Alasan dipilih enam jalan itu karena dapat menghasilkan debit air yang cukup untuk kapasitas pipa, DC sudah tersedia, dan berdekatan dengan pipa primer,” tandas Hamka.
Sementara itu, Direktur Air Limbah PDAM Makassar Aiman Adnan mengatakan, survei dilangsungkan pada Maret ini hingga April mendatang dengan menyasar rumah golongan menengah ke atas atau pengguna RT5. Dari survei tersebut, pihaknya juga akan melihat respons masyarakat dan apa saja kendala yang terjadi di lapangan sebelum IPAL losari beroperasi secara menyeluruh.
Terkait pengelolaan IPAL, PDAM berharap bisa diberikan kewenangan secara penuh. Untuk sekarang ini, pengelolaan air limbah dilakukan secara kolaborasi, antara BLUD dan PDAM.
“Kita menyesuaikan dengan regulasi. Kalaupun hanya tunjuk satu instansi yang kelola, PDAM tetap terbuka. Regulasi masih mengatur untuk bekerja sama dengan instansi lain,” jelasnya.
Pelimpahan pengelolaan IPAL Losari akan ditentukan usai pengerjaan rampung 100 persen. Sekarang ini konstruksi proyek Balai Sarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut masih berproses.
Masih ada kendala yang ditemui, tepatnya di Perumahan Pesona Dahlia, Kecamatan Mariso. Warga di sana menolak galian dan pemasangan pipa untuk keberlangsungan proyek IPAL di Makassar.
“Kita sementara lakukan negosiasi. Kita harap dalam waktu dekat ada titik temu dengan warga setempat. Mereka khawatir ada kerusakan rumah pascapengerjaan. Padahal kerusakan yang disebabkan akan diganti oleh pekerja proyek,” ulasnya.
Diketahui, proyek IPAL menyasar enam kecamatan di Makassar, yakni Kecamatan Makassar, Tamalate, Mamajang, Mariso, Ujung Pandang, dan Wajo. (rhm)
