×
Connect with us

Gojentakmapan

Gowa Optimalkan Sosialisasi Pembayaran Digitalisasi

-

BKM/SAR SOSIALISASI -- Suasana sosialisasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digelar Bapenda Gowa.

GOWA, BKM — Para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah yang tersebar di wilayah Gowa.
Hal itu dikatakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setkab Gowa, Firman Djamaluddin, saat membuka sosialisasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Dewi Sri Resto dan Fish, Kamis siang (25/5).
Dalam sosialisasi yang dihadiri mitra Pemkab Gowa yakni jajaran Bank Sulsel Gowa, Firman menjelaskan kebijakan PDRD diarahkan dari penerimaan PDRD guna kesinambungan pendapatan daerah.
”Seluruh kabupaten kota diamanahkan menyusun pajak dan retribusi secara optimal. Saat ini era digitalisasi. Sehingga seluruh pemerintahan dituntut untuk melaksanakan pembayaran dari tunai menjadi non tunai atau secara elektronifikasi transaksi daerah. Dan saat ini cara pembayaran non tunai berupa Qris yang diberlakukan pemerintah dengan melibatkan Bank Sulsel sebagai mitra daerah,” jelas Firman.

Sosialisasi yang diikuti beberapa pimpinan SKPD pengelola PAD, para bendaharawan penerima dan Koolap PBB ini berlangsung sehari dan menampilkan beberapa materi terkait optimalisasi PAD dari Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) serta metode pembayaran kanal Qris dari jajaran Bank Sulsel selaku mitra kerja pemerintah.
Kepala Bapenda Gowa, Indra Wahyudi Yusuf selaku pelaksana kegiatan mengatakan, sosialisasi ini kali kedua dilakukan sebagai tindak lanjut. Apalagi ke depan ini semua bentuk retribusi daerah sudah akan dilakukan secara online sesuai harapan pemerintah pusat.
Dikatakan, sosialisasi ini menitikberatkan ke pajak daerah dan retribusi daerah sesuai UU No 1 tahun 2022 yang mana seluruh kabupaten kota di Indonesia diharapkan membuat turunan UU tersebut dan ini dideadline Kemendagri selesai tahun 2023 agar bisa dilaksanakan awal 2024 nanti.
Perda itu nantinya mengatur soal PDRD yang menyatu, tidak lagi berdiri sendiri. Kalau selama ini perda-perda di daerah itu berdiri sendiri, misalnya untuk kesehatan perda rumah sakitnya berbeda, perda dinas kesehatannya berbeda, perda parkirnya berbeda.
Sekarang dengan acuan UU Ni 1 tahun 2022 perda itu disatukan. Jadi perda itu akan terintegrasi sesuai dengan keinginan pemerintah.
”Tadi dipaparkan pihak Bank Sulsel bahwa kondisi 2021 itu Gowa masuk peringkat bawah dari segi penerimaan pajak secara online. Kemudian di akhir tahun 2022 itu sudah merangkak naik tiga level dari bawah. Dan pada penerimaan 2023 per Maret kemarin Gowa sudah berada di peringkat tiga besar di atas Gowa cuma Pemprov Sulsel dan Gowa diatas dari Makassar. Pada bulan lalu Gowa diundang oleh BI dalam Rakor di Mercure. BI sempat mengapresiasi Gowa karena bisa menembus tiga besar untuk pajak daerah. Karena itu kita berharap agenda-agenda sosialisasi dan promosi transaksi online dimana-mana bisa kita massifkan,” tambah Indra.

Terkait sosialisasi PDRD ini, Kadis PM-PTSP Gowa, Indra Setiawan Abbas, mengaku sangat mendukung dan mensupporting peningkatan PAD Gowa.
”Kami sangat mendukung karena dengan adanya digitalisasi ini pertama memudahkan wajib pajak untuk melakukan transaksi dan dalam hal singkronisasi data juga akan memudahkan kami sebab selama ini kami masih lakukan manual,” kata Indra Setiawan.
Dikatakannya, jika menggunakan sistem digital pihaknya akan lebih mudah mengetahui berapa target dan berapa realisasi. Kemudian sudah sejauhmana pencapaian dalam satu bulan atau triwulan ini. Sementara kalau manual tentu lamban karena harus buka data lagi.
”Kalau kami sementara ini masih menggunakan sistem non tunai tapi belum digital. Jadi pemohon itu kita arahkan ke bank dulu setelah membayar baru kita proses. Kalau dulu kita menerima uang, sekarang tidak lagi. Kita sudah mengarahkan pemohon melakukan setoran tunai di bank nanti dia serahkan bukti pembayarannya baru kita proses. Kalau ada digitalisasi ini orang sudah bisa melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan kanal Qris atau mesin adc atau mobile banking tinggal memperlihatkan saja bukti bayarnya. Jadi Ini sangat memudahkan pelaku usaha dan transparan serta akuntabilitas kita lebih terjaga, menghindari pungli dan tambahan-tambahan biaya yang tidak ada dalam aturan,” papar Kadis PM-PTSP.
Hal senada diungkapkan Sekdis Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Gowa , Nasrun B. Dikatakan Nasrun, seluruh pengelola PAD di Disparbud akan antusias. Karena ini sistem yang bagus untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah.

Karena mereka tidak akan mengurus lagi mencatat berapa orang yang ke obyek wisata tiap hari karena pelayanan tercatat otomatis dalam layanan Qris yang digunakan pengunjung di obyek wisata.
”Sejauh ini di sektor pariwisata belum ada penerapan sistem digitalisasi karena memang baru disosialisasikan. Namun Disparbud akan menuju sistem ini guna mengoptimalisasi pendapatan daerah dan mengefisiensi waktu pelayanan,” kata Nasrun.
Nasrun juga mengatakan, Disparbud sangat mendukung kebijakan pemerintah menerapkan digitalisasi ini dan akan melakukan persiapan penyuluhan kepada pengelola obyek wisata.
Juga, masyarakat secara umum bagaimana cara pengisian saldo pada aplikasi Qris dan bagaimana cara membarcode. Sehingga baik pengelola wisata maupun masyarakat penikmat wisata bisa menggunakan digitalisasi dengan mudah. (sar)

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini