MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti program Revitalising Informal Settlement and their Environment (RISE) di Kota Makassar yang belum mampu mengatasi persoalan kawasan kumuh di Makassar yang kian menjamur.
Menurut anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, kesan kumuh di Makassar tidak dapat dihilangkan.Belum lagi program RISE yang dijalankan belum maksimal. Sehingga masih ditemukan kawasan kumuh yang belum bisa teratasi.
“Kemarin katanya kawasan kumuh ini akan diatasi dengan program RISE, tapi biar bagaimana bagusnya rumah yang diperbaiki pemerintah kota dengan program RISE kalau warganya tidak tertib dan tidak diawasi akan sama saja,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Senin (29/5).
Lanjut legislator Fraksi PAN DPRD Makassar ini mengingatkan, pentingnya peranan RT dan RW untuk mengedukasi warga soal pencegahan kawasan kumuh. Belum lagi, pemerintah kota tidak memperhatikan aspek lainnya seperti tata kelakuan, pola hidup, hingga sistem nilai bermasyarakat, yang masih dibawa dari lokasi tinggal sebelumnya.
“Belum maksimal, karena boleh jadi yang dilakukan pemerintah selama ini hanya pada aspek fisik yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Sementara aspek sosial kulturalnya belum tersentuh sehingga kenapa kawasan kumuh ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota,” jelasnya.
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A Misbah, juga mengungkapkan ada beberapa alasan kenapa anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh ini sulit terealisasi di APBD Kota Makassar. Pertama memang karena perlu aturan yang jelas terkait kawasan kumuh termasuk perlu ada kajian yang matang. Apalagi kita mau mengatasi wilayah kumuh di Makassar, perlu keterlibatasan semua pihak,” bebernya.(ita)
