Dilapor Dugaan Pungli, Diperiksa Inspektorat

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar akhirnya mengumumkan dua lurah yang dinonjobkan. Mereka adalah Hamsul, Lurah Buakana, Kecamatan Rappocini, serta Siti Hamdana, Lurah Baraya, Kecamatan Bontoala.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Akhmad Namsum menerangkan terhitung per tanggal 1 Juni besok, keduanya sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai lurah. Dengan berbagai pertimbangan mengacu pada aturan yang berlaku, kedua lurah tersebut dipindahkan sebagai tenaga analisis di kecamatan.

“Setelah melakukan berbagai pertimbangan, mencermati kinerja keduanya, dan mendengar laporan dari masyarakat, kedua lurah tersebut, sesuai arahan dari pimpinan, dinonaktifkan dari jabatannya,” ungkap Akhmad Namsum ketika ditemui di ruang kerjanya, di Mal GTC, Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (30/5).
Mantan Kepala Dinas Pertanahan ini mengatakan, pencopotan kedua lurah tersebut dari jabatannya merupakan bagian dari upaya menegakkan aturan serta menopang kinerja dan disiplin aparatur. “Aduan sangat banyak dari masyarakat, kemudian berbagai temuan lainnya yang bisa mencoreng nama baik aparatur yang terkait langsung dengan persoalan kinerja di PP Nomor 94 Tahun 2021 mengenai disiplin aparatur,” tegas Akhmad Namsum.
Selanjutnya, guna mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan kedua lurah tersebut, untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas. Plt Lurah Buakana dijabat oleh sekretaris lurah. Sementara Plt Lurah Baraya dijabat oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bontoala.
“Kedua Plt ini akan menjabat sampai ada pelantikan pejabat lurah definitif yang akan digelar dalam waktu dekat,” tutur Akhmad Namsum.
Dia mengemukakan, salah satu yang menjadi pertimbangan sehingga lurah Buakana dan lurah Baraya dicopot karena adanya pengaduan terkait pungutan liar (pungli) di wilayah kerja masing-masing. “Jadi ada keluhan masyarakat terkait pungutan atau retribusi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan aturan. Dan itu sekarang menjadi temuan,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Akhmad, keduanya akan menjalani proses pemeriksaan di Inspektorat.
Pencopotan kedua lurah tersebut menambah jumlah pamong kelurahan yang dinonjobkan karena melakukan banyak pelanggaran. Sebelumnya, dua lurah lainnya juga dicopot dari jabatannya dan saat ini mereka sementara berproses di Inspektorat. Satu adalah lurah di Kecamatan Tamalate dan satu lagi di Kecamatan Manggala.

Dia menekankan, pencopotan para lurah ”nakal” tersebut hendaknya jadi pelajaran bagi para aparatur untuk bekerja dengan baik berdasarkan aturan. Jangan melakukan pelanggaran disiplin, apalagi melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
“Ini jadi warning bagi para aparatur lainnya. Jangan melanggar aturan. Bahwa seorang aparatur harus menunjukkan loyalitas kerja yang muaranya benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Tidak untuk kepentingan kelompok, apalagi pribadi,” kata Akhmad Namsum.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengakui jika banyak laporan yang masuk ke dirinya terkait lurah-lurah ‘nakal’. Mengacu pada hal itulah, dalam waktu dekat, dia akan melakukan perombakan dan mutasi besar-besaran di lingkup pejabat eselon IV tersebut.
Rencananya mutasi lurah akan dilaksanakan bersamaan dengan mutasi pejabat eselon III setingkat kepala bidang dan sekretaris. Danny melakukan pergeseran sebelum berangkat ke Belgia untuk kunjungan kerja.
“Jadi memang kita akan tertibkan semua yang ada laporannya masuk. Kita nonaktifkan yang nakal-nakal,” tandas Danny. (rhm)