MAKASSAR, BKM — Karantina Pertanian Makassar melalui wilayah kerja Pelabuhan Laut Utama Makassar memaksimalkan pengawasan dan pemantauan pengiriman hewan yang hendak masuk ke kota Makassar. Berbagai persyarakat dan dokumen harus lengkap termasuk kesehatan hewan.
Ketatnya pengawasan pengiriman hewan yang masuk ke kota Makassar membuat beberapa pihak harus mengembalikan hewan tersebut ke daerah asalnya. Seperti penolakan enam ekor kerbau yang datang dari Surabaya. Penolakan ini dilakukan karena pemilik kerbau tersebut tidak dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan.
Kepala Karantina Pertanian Makassar, Lutfie Natsir mengatakan bahwa penolakan kerbau – kerbau ini telah sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan.
“Sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) kami telah melakukan pemeriksaan dokumen, namun dokumen persyaratan lalulintas hewan dari daerah asal tidak dipenuhi oleh pemilik,” tutur Lutfie.
Menurutnya, berdasarkan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2019 diamanahkan untuk melalulintaskan media pembawa hewan ataupun produknya harus dilengkapi dengan sertifikat karantina dan sertifikat kesehatan hewan yang diperoleh dari daerah asal.
“Jadi kami perlu sampaikan bagi para pengguna jasa yang akan melalulintaskan hewan ternaknya, agar memenuhi seluruh persyaratan dokumen dan memastikan hewan yang dialulintaskan sehat sehingga tidak dilakukan penolakan di daerah tujuan,” ungkap Lutfie.
Senada dengan Kepala Karantina Pertanian Makassar, Koordinator Karantina Hewan Sandra Diah Widhiyana mengatakan, penolakan dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Diantaranya Kesyahbandaran Utama Makassar dan Otoritas Pelabuhan Laut Utama Makassar.
Dengan penolakan yang dilakukan oleh Karantina Pertanian Makassar, maka enam kerbau tersebut di kembalikan ke Surabaya sebagai daerah asal pengeluaran. (rhm)
