MAKASSAR, BKM — Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari rencananya akan dioperasikan tahun ini. Jika tidak ada aral melintang, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan meresmikan proyek tersebut pada November 2023 mendatang.
Saat ini, finalisasi penyusunan naskah akademik sebagai dasar acuan untuk membuat regulasi tengah digodok. Selanjutnya akan diputuskan apakah regulasi yang akan menjadi payung hukum operasional IPAL tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) Perubahan.
“Jadi, saat ini kita sementara finalisasi penyusunan naskah akademik. Semua berjalan sesuai target,” ungkap Direktur Air Limbah Perumda Air Minum Makassar Ayman Adnan usai menghadiri Workshop Finalisasi Pengelolaan IPAL di Hotel Royal Bay Makassar, Rabu (14/6).
Sejauh ini, kata Ayman, pihaknya sudah siap jika dipercayakan menjadi pengelola IPAL Losari tersebut. Namun, masih ada kendala yang dihadapi. Pasalnya, Dewan Pengawas belum sepenuhnya merestui pengelolaan IPAL Losari diserahkan ke PDAM.
“Padahal Asian Development Bank atau ADB sudah minta kejelasan siapa sebenarnya operator IPAL Losari. Kita pun sudah usul ke Pemkot Makassar untuk segera menerbitkan SK Penunjukan Perumda Air Minum untuk menjadi operator IPAL Losari. Tapi sekarang dikembalikan karena belum ada persetujuan Dewas,” kata Ayman.
Salah satu alasan yang membuat Dewas belum memberi persetujuan karena ada kekhawatiran jika timbul kerugian, jangan sampai pendapatan PDAM menjadi terganggu. Namun Ayman mengatakan, di berbagai daerah di mana PDAM mengelola IPAL, disubsidi sama pemerintah daerahnya. “Kami jelaskan, dihitung bagaimana pun, kalau tidak disubsidi, pasti akan mengganggu pendapatan,” tambahnya.
Menurut mantan politisi Partai Gerindra itu, setelah MoU IPAL Losari diterima, dia percaya Pemerintah Kota Makassar sudah menyiapkan porsi anggaran, apakah dalam bentuk subsidi atau skema lainnya. Dia menekankan, sangat wajar jika Pemkot Makassar menyiapkan subsidi untuk IPAL karena berhubungan dengan kesehatan dan masa depan kualitas hidup warga Makassar.
“Kesehatan saja, masyarakat belum tentu sakit, porsi anggarannya besar. Nah, ini limbah kalau hasil kajian Bappenas, sangat menghawatirkan tingkat pencemarannya terhadap tanah. Mau tidak mau semua negara, daerah harus mengurus limbahnya,” kata Ayman.
Dia mengaku bersyukur karena Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memiliki pemikiran jauh ke depan sehingga menginisiasi hadirnya IPAL Losari di Makassar.
“Ini harus kita sambut baik. Soal pengelolaan IPAL oleh Perumda Air Minum, mungkin ada perbedaan pandangan saja dengan Dewas. Kita akan terus berikhtiar untuk meyakinkan agar mempercepat proses administrasinya,” tutur Ayman.
Lebih jauh dikemukakan, jika sampai sekarang SK Wali Kota terkait penunjukan pengelolaan IPAL Losari belum terbit, maka pihaknya tidak bisa bergerak melakukan persiapan-persiapan. Padahal, Perumda Air Minum selalu diapresiasi oleh daerah lain karena melihat progres pembangunan IPAL di Makassar yang sangat baik.
“Di forum air limbah, kami selalu diminta jadi pembicara untuk memaparkan progres IPAL Losari,” tambahnya.
Lebih jauh dikemukakan, berdasarkan hasil hitung-hitungan, jika PDAM Makassar yang menjadi operator IPAL Losari, memang harus disiapkan subsidi. Nilai subsidi yang disiapakan berkisar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu, tergantung golongan pelanggan.
Sejauh ini, PDAM Makassar sudah mencatat laba yang cukup baik. Bahkan telah menyetorkan deviden untuk Pemkot Makassar. Bisa saja, kalau Pemkot Makassar bersedia, deviden yang disetor ke kas daerah dikembalikan lagi ke PDAM dalam bentuk subsidi IPAL Losari.
“Kalau PDAM yang menjadi operator, kita sudah siap dalam aspek ketersediaan SDM. Kita juga punya sistem pembayaran yang sudah berjalan. Kita punya database. Inilah yang membuat kami optimistis menjadi pengelola air limbah,” jelas Ayman.
Dikonfirmasi terpisah, salah seorang Dewan Pengawas PDAM, Prof Aminuddin Ilmar menjelaskan
Direktur IPAL PDAM Makassar Ayman Adnan sudah melakukan presentasi di depan Dewas terkait rencana jika menjadi operator IPAL Losari.
“Dari hasil presentasi, disampaikan jika tahun pertama terdapat kerugian Rp7 miliar lebih, tahun kedua naik jadi Rp10 miliar dan seterusnya. Ini kan berarti, kalau rugi berpengaruh terhadap pendapatan PDAM,” ungkapnya, kemarin.
Dia mengatakan, saat ini kondisi keuangan PDAM sudah mulai membaik. Dikhawatirkan jika PDAM menjadi operator IPAL Losari, akan menggerogoti pendapatan dan PDAM kembali mengalami kerugian.
“Jadi ini perhitungan pendapatan. Artinya, untuk apa PDAM mengelola IPAL. Kenapa tidak diserahkan ke Dinas PU karena nanti dapat bantuan dari provinsi atau pusat,” tambahnya.
Dia khawatir jika dikelola PDAM, akan menimbulkan pembiayaan yang besar. Walaupun ada hibah nantinya, tidak menjadi jaminan apakah akan ada setiap tahun. “Ini menjadi kekhawatiran Dewas,” katanya.
Ia meminta Direktur IPAL PDAM Makassar untuk melakukan kajian secara cermat, khususnya terkait biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun jika mengelola air limbah. ”Silakan hitung secermat mungkin. Jangan sampai dikelola menimbulkan kerugian,” sarannya. (rhm)
