Secara Umum Pemandangan Fraksi-fraksi DPRD Sulbar Mengapresiasi dengan Opini WTP atas LKPJ 2022

MAMUJU, BKM — DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna terkait Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sulbar terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar Tahun Anggaran (TA) 2022.
Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulbar, Kamis, 15 Juni 2023.
Sidang Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah dan Abdul Halim didampingi pejabat Asisten III Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi.
Adapun anggota DPRD Sulbar yang mengikuti rapat paripurna ini masing-masing Syamsul Samad, Hatta Kainang, Muslim Fattah, Sukardy M Noer, Husain Haenur, Risbar Berlian, Muthmainnah, Firman Argo, Hasan Bado, M Taufik, M Irbad, Kalma Katta, Andi Salahuddin, Bonggalangi, Daniel Pundu. Dalif Arsyad. serta para OPD terkait.
Setelah rapat ini dibuka wakil ketua DPRD Sulbar, dilanjutkan pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang disampaikan tiap juru bicara fraksi.
Untuk Fraksi Demokrat disampaikan Firman Argo, Fraksi Golkar (M Taufik), Fraksi PDI Perjuangan (Irbad Kaimuddin), Fraksi Nasdem (Hatta Kainang), Fraksi Kebangkitan Nasional (Hasan Bado), dan Fraksi Persatuan Indonesia Membangun (Bonggalangi).
Sedangkan untuk Pemandangan Umum Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra diserahkan langsung kepada pimpinan rapat.
Secara umum pandangan fraksi DPRD Sulbar mengapresiasi dengan opini WTP atas LKPJ 2022 dan diharapkan tetap dipertahankan ke depan.
Beberapa poin lainnya terkait Pendapatan Asli Daerah yang perlu dioptimalkan. Juga, perencanaan ke depan yang harus lebih matang agar tidak meninggalkan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang besar.
Soal PAD misalnya, Juru Bicara Fraksi Demokrat, Firman Argo Waskito, menyampaikan, agar perlu memaksimalkan sektor pajak. Selain itu mencermati setiap perencanaan.
Sementara, Jubir Fraksi Golkar, Taufiq Agus, menyampaikan, meski realisasi cukup tinggi namun ia melihat masih ada program yang terlaksana belum maksimal. Untuk itu ke depan perlu memperkuat monitoring guna memastikan program tepat sasaran.
”Dan masyarakat dapat merasakan manfaat program tersebut,” tegasnya. (zul)