Gubernur Sulbar Jawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

MAMUJU, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna terkait Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Jumat, 16 Juni 2023.
Rapat tersebut dipimpin oWakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Usman Suhuriah didampingi unsur pimpinan, Abdul Halim, dan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Adapun anggota DPRD yang hadir, di antaranya Hatta Kainang, Abidin, Muslim Fattah, Hasan Bado, Bonggalangi, Marigun Rasyid, Risbar Berlian, Dalif Arsyad, serta para OPD terkait.
Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, dari keseluruhan masukan pertanyaan dan saran yang disampaikan anggota DPRD terdapat tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah provinsi, yaitu terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian persoalan efektivitas program dan kegiatan.
Zudan mengatakan, tata kelola pemerintah yang baik sama halnya membangun rumah- rumah yang bagus. Dimana, rumah yang ongkos tukang lebih sedikit dari harga perabot rumah.
”Dengan begitu, kita berharap di 2023 terus berbenah agar SILPA dapat dibenahi,” ujar Zudan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, mengatakan, setelah mendengar penjelasan gubernur dan masukan dari masing-masing fraksi, maka DPRD menyatakan, penjelasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 diterima.
”Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban gubernur dapat diterima meski disertai catatan yang menjadi perhatian gubernur. Perda Pertanggungjawaban APBD 2022 untuk dibahas lebih lanjut lagi,” tutupnya. (zul)