MAKASSAR, BKM–Para politisi yang tercatat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan masih berkutat pada rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawabab anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022.
Padahal berdasarkan rancangan waktu yang ada, kini DPRD Sulsel harus memasuki pembahasan APBD Perubahan tahun 2023.
Rapat Ranperda itu sudah dua hari dilaksanakan sejak Senin (3/7) hingga Selasa (4/7) di gedung Tower Lantai 3 DPRD Sulsel dengan melibatkan Komisi A, B, C, dan E.
Kemudian rapat pada Selasa (4/7) juga dilibatkan dua komisi yakni Komisi B dan E guna melakukan rapat kerja lanjutan dengan agenda yang sama juga masih seputar pertanggungjawaban APBD 2022 lalu.
Kasubag Humas DPRD Sulsel, Mahyuddin menjelaskan, pada rapat Komisi B mengundang Gubernur, Kadis Perdagangan, Kadis Perindustrian, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kadis Dinas Koperasi UMKM, serta para kepala badan dan biro.
Sedangkan Komisi E mengundang para Kepala Rumah Sakit Lingkup Pemprov Sulsel, Kadis Kesehatan, dan beberapa kepala badan serta Inspektur Daerah.
“Sebelum masuk pada APBD Perubahan, memang dilakukan rapat terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022. Ini dilakukan beberapa kali melibatkan seluruh komisi di DPRD Sulsel bersama mitra kerjanya,” jelas Mahyuddin. (jun/rif)
