MAKASSAR, BKM — Perkembangan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) posisi Mei 2023, tumbuh positif. Ini ditopang fungsi intermediasi yang tinggi dan disertai tingkat risiko yang tetap aman.
Penilaian ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (OJK KR 6), Darwisman, pada acara Journalist Update Mei 2023 yang digelar di Grind & Pull Cafe, Jalan Mappanyukki Makassar, Selasa (11/7).
Darwisman yang turut didampingi Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemda, Bondan Kusuma (dua dari kanan), dan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Steven Parinussa, mengatakan, total aset perbankan di Sulsel posisi Mei 2023 tumbuh 8,26 persen yoy (year on year) dengan nominal mencapai Rp179,06 triliun.
Jumlah ini terdiri dari aset Bank Umum sebesar Rp175,55 triliun dan aset BPR Rp3,51 triliun. Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,14 persen yoy dengan nominal mencapai Rp119,28 triliun.
Adapun kredit yang disalurkan tumbuh tinggi double digit 10,67 persen yoy dengan nominal mencapai Rp146,20
triliun. Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga pada level yang tinggi dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 121,78 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada
di level aman 2,74 persen.
Aset BPR dan BPRS tumbuh double digit 10,90 persen yoy menjadi Rp3,51 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh 5,07 persen yoy menjadi Rp2,34 triliun, dan
penyaluran kredit juga tumbuh double digit tumbuh 12,16 persen yoy menjadi Rp2,86 triliun.
Aset perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yakni 12,04 persen yoy dengan nominal Rp12,70 triliun. Penghimpunan DPK dan penyaluran kredit juga mencatakan pertumbuhan 10,63 persen yoy dan 14,08 persen yoy dengan nominal masing-masing Rp8,58 triliun dan Rp10,85 triliun.
”Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh 8,05 persen yoy menjadi Rp56,52 triliun. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 39,12 persen yoy menjadi Rp29,19 triliun. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 933.803 debitur dengan tingkat NPL tergolong rendah 3,66 persen,” kata Darwisman.
Perkembangan industri pasar modal posisi Mei 2023 memperlihatkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Hal ini terlihat pada peningkatan jumlah rekening investasi (saham, reksadana, dan SBN) 41,13 persen yoy atau menjadi sebesar 351.601 rekening, dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada produk reksadana. Adapun nilai transaksi saham di Sulsel sampai dengan Mei 2023 sebesar Rp5,76 triliun.
Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulsel posisi April 2023 juga menunjukkan kinerja positif. Kinerja dana pensiun mampu tumbuh positif. Ini tercermin dari total aset tumbuh 9,33 persen yoy menjadi Rp1,32 triliun.
Begitu pula dengan piutang yang disalurkan Perusahaan Modal Ventura dan Pembiayaan posisi April 2023 yang juga tumbuh double digit masing-masing 18,64 persen dan
16,36 persen yoy menjadi Rp0,38 triliun dan Rp16,23 triliun.
Pada kesempatan tersebut, Darwisman juga mengungkapkan, sejak Januari sampai Juni 2023, OJK KR 6 telah melaksanakan 42 kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta 4.699 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, ASN, komunitas, mahasiswa maupun pelajar.
Selanjutnya, untuk kegiatan Satgas Waspada Investasi Daerah telah dilaksanakan 8 kegiatan edukasi kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi maupun talkshow di radio, serta telah dilaksanakan pula rapat koordinasi dengan lembaga yang bernaung di bawah Satgas Waspada Investasi Daerah Sulsel.
Data layanan konsumen sejak Januari hingga Juni 2023 terdapat 409 layanan konsumen yang terdiri dari 115 layanan pengaduan, 242 pemberian informasi, dan 52
penerimaan informasi.
Dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 237 layanan terkait perbankan, 95 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 35 layanan terkait fintech, 21 terkait sektor non LJK, 18 terkait asuransi, 2 dana pensiun dan 1
perusahaan pergadaian.
Sedangkan, untuk Informasi Debitur (iDeb) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sejak Januari hingga Juni 2023 terdapat 2.918 layanan.
”Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Sulsel dan Sulbar telah terbentuk di seluruh kota/kabupaten yang terdiri dari 24 TPAKD kabupaten/kota di Provinsi Sulsel dan 6 kota/kabupaten di Provinsi Sulbar,” ujar Darwisman.
Adapun program kerja TPAKD Provinsi Sulsel dan Sulbar terdiri dari beberapa program, antara lain fasilitasi akses keuangan UMKM Sektor Produksi berbasis klasterisasi UMKM telah diluncurkan pada 3 Juni 2021.
Dan sampai posisi Maret 2023 telah terbentuk 302 klaster dengan total penyaluran kredit sebesar Rp248,34 miliar
kepada 8.115 debitur. Adanya pola pembiayaan melalui klasterisasi UMKM dapat memberikan kemudahan UMKM dari hulu hingga hilirisasi produknya yang berdampak pada peningkatan ekonomi UMKM dan perekonomian Sulsel.
Hal ini tergambar dari sampling debitur anggota klasterisasi UMKM yang mengalami peningkatan baik dari sisi volume produksi, harga jual, hingga peningkatan omzet. (mir)