MAKASSAR, BKM — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktur Kosrup Wilayah IV KPK RI mendatangi kantor Gubernur Sulsel, Rabu (12/7).
Kunjungan kerja KPK ini dalam rangka rapat dengar pendapat terkait aset bermasalah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kunjungan KPK didampingi langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang. RDP berlangsung di Toraja Room kantor Gubernur Sulsel.
Dalam rapat tersebut, beberapa gambar aset Pemprov Sulsel tampak dimunculkan di layar. Salah satunya yang terpantau ialah Stadion Barombong.
Diketahui, Stadion Barombong merupakan salah satu aset Pemprov Sulsel yang bermasalah, karena setelah pembangunannya yang menghabiskan anggaran daerah ratusan miliar, bangunan tersebut belum juga bisa digunakan. Alas hak dari lahan yang dibanguni bangunan tersebut pun masih belum jelas, dan belum menjadi milik Pemprov Sulsel.
KPK menginventarisir sembilan aset bermasalah yang berada di bawah kewenangan Pemprov Sulsel. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK-RI Ely Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap aset bermasalah tersebut dan dipastikan akan ada solusinya.
“Kita sudah inventarisir semua. Pelan-pelan sudah ada solusi. Ditunggu saja,” kata Ely yang ditemui usai rapat, kemarin.
Ditanya tentang apa saja sembilan aset Pemprov Sulsel yang bermasalah dan sudah diinventarisir KPK tersebut, Ely belum mau menyebutkan secara detail.
“Tidak enak kalau saya ngomong di sini. Intinya dalam proses semuanya. Tunggu saja kalau sudah berhasil, baru kita suonding. Nanti kalau sudah berhasil saja kita sounding ya,” ujarnya.
Ditanya soal Stadion Barombong, Ely mengakui bahwa aset tersebut juga tercatat dalam inventarisir aset bermasalah.
Terpisah, Penjabat Sekprov Sulsel Andi Darmawan Bintang membenarkan ada sembilan aset Pemprov Sulsel yang bermasalah dan sudah disampaikan ke KPK.
“Kita mempresentasikan sembilan aset yang mungkin perlu diketahui. Di dalamnya sudah ada yang progres, dan ada juga yang baru mau dimulai bagaimana mediasinya. Contohnya berkaitan dengan CPI yang sebelumnya itu (bermasalah), tapi sekarang sudah jalan,” kata Darmawan. (jun)