MAKALE, BKM — Pansus LHP BPK DPRD Tana Toraja baru saja usai membahas temuan BPK tahun 2022 lalu di Gedung DPRD Tator, Rabu (12/7). Sebanyak 17 OPD yang ada temuan BPK telah selesai ditindaklanjuti Pansus bersama pimpinan dewan selama tiga hari.
Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi mengatakan, temuan BPK 2022 terbesar di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sekitar Rp 2,6 milyar, dan selebihnya di 16 OPD.
Temuan BPK di PUTR didominasi denda kepada rekanan tidak selesaikan proyek tepat waktu. Meski demikian pihak PPK sudah janji maksimalkan tagihan bersama tim tindaklanjut hingga batas ahir 27 Juli 2023.
Diakui Welem, temuan BPK tahun 2022 lalu lebih kecil dari tahun sebelumnya, dibalik itu Pemda juga masih punya beban utang wajib diselesaikan.
Temuan BPK kepada rekanan tentu jadi catatan penting kepada Pemda jadi perhatian, utamanya tender proyek tahun 2023 ini. Rekanan bermasalah tidak lagi diberikan proyek sebab sudah punya rekam jejak buruk.
Pemkab harusnya selektif berikan pekerjaan rekanan punya kualifikasisehingga kedepannya tidak ada lagi kejadian serupa merugikan uang negara. Welem berharap tender proyek tahun 2023 dilaksanakan tepat waktu, sehingga tidak adalagi alasan kehilangan waktu beresiko kepada keterlambatan.
DPRD mendesak Bupati, Sekkab dan semua stakeholder terlibat proses lelang lebih berikan proyek kepada rekanan, dengan harapan proyek selesai tepat waktu maupun kualitas dijamin. (gus/C).
