MALILI, BKM — Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyampaikan Pendapat Akhir (PA) Kepala Daerah terhadap pembahasan Ranperda pertanggungajawaban pelaksanaan APBD TA. 2022 pada rapat paripurna DPRD Lutim, Kamis (13/7).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Lutim, Aripin, didampingi Wakil Ketua II, H. Usman Sadik, serta dihadiri segenap Anggota DPRD, para Asisten dan staf ahli, para Kepala OPD, para Kabag, dan Camat se-Kabupaten Luwu Timur.
Budiman berharap, semoga kebersamaan serta kerjasama antara jajaran pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur secara sinergis yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
“Buah dari kebersamaan yang baik itu dapat dirasakan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan keuangan TA 2022. Semoga prestasi ini dapat kita tingkatkan kedepan dengan kerja keras dan rasa tanggungjawab dari kita semua,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu telah mendengarkan pendapat akhir fraksi yang memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD TA. 2022 yang harus dipikirkan bersama dalam mewujudkan tatakelola pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Maka secara umum saya akan menggambarkan struktur Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 target PAD tahun 2022 Rp. 1.616.869.357.811,00, terealisasi Rp. 1.732.661.442.909,29. Anggaran belanja dan transfer ditargetkan Rp 1.724.113.886.050,00, dengan realisasi Rp. 1.666.445.074.250,42,” ungkapnya.
Pembiayaan secara umumdapat dikemukakan penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp. 113.847.103.327,00, yang dapat direalisasikan 100 persen. Pengeluaran pembiayaan, dianggarkan Rp. 6.602.575.088,00, dan terealisasi Rp. 6.446.575.088,00 atau 97,64 persen.
“Sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berdasarkan gambaran realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas, maka diperoleh SILPA TA. 2022 sebesar Rp. 173.616.646.898,24,” rinci Budiman.
“Demikian gambaran struktur Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur TA. 2022 yang akan disetujui bersama yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022,” sebutnya.
Sebagai pimpinan eksekutif dia berusaha bekerja secara maksimal dengan dukungan dari berbagai pihak, terkhusus kepada dewan yang terhormat. Apabila ada keberhasilan yang dicapai, maka keberhasilan itu adalah keberhasilan kita semua, namun jika terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka hal itu menggambarkan keterbatasan yang Ia miliki bersama seluruh jajaran lingkup pemerintah daerah. (rls)
