MAKASSAR, BKM — Melewati semester satu tahun anggaran 2023, penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih cukup rendah. Angkanya belum mencapai 30 persen. Masih berada di kisaran 23 persen.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan, idelnya progres serapan anggaran saat ini sudah mencapai 40 persen. “Masih rendah sekali karena sudah enam bulan berjalan, idealnya itu sekitar 40 persen,” ungkap Dakhlan, belum lama ini.
Dia mengemukakan, dari Rp5,6 triliun target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, realisasinya baru Rp1,3 triliun. Artinya, masih ada selisih belanja yang sangat besar, mencapai Rp4,3 triliun.
Dia mencatat, dari 51 OPD lingkup Pemkot Makassar, hanya ada dua OPD yang serapannya mencapai 40 persen. Di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Serapan belanja Satpol PP di angka 40,7 persen atau Rp15,3 miliar dari pagu Rp37,6 miliar. Sementara, Dukcapil paling tinggi dengan persentase 42,25 persen atau Rp10,3 miliar dari pagu Rp24,4 miliar.
Sementara itu, ada lima OPD dengan kategori merah. Antara lain Dinas Pekerjaan Umum baru terealisasi 9,17 persen atau Rp92,5 miliar dari target 1 triliun lebih. Terendah kedua ialah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru 9,36 persen atau Rp7,1 miliar dari target Rp75,8 miliar.
Disusul Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 11,28 persen atau Rp13,8 miliar dari target Rp123 miliar. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga 12,08 persen atau Rp36,1 miliar dari target Rp299 miliar Terakhir Dinas Koperasi dan UKM realisasinya di angka 12,43 persen atau Rp8,5 miliar dari target Rp 68,6 miliar.
Ia menilai, progress serapan anggaran tahun ini hampir menyamai tahun sebelumnya di triwulan yang sama. Minimnya realisasi belanja, kata Dakhlan, karena masih banyak paket pekerjaan yang sedang berproses, misalnya untuk pekerjaan fisik. Serapan belanjanya baru akan terhitung jika pekerjaan sudah rampung 100 persen.
“Kegiatan fisik kan sekarang sementara jalan, nanti kita lihat di situ (progresnya) di triwulan 3, bulan-bulan Oktober,” jelas mantan pejabat Pemkab Sidrap ini.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman menjelaskan, pihaknya berencana melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) untuk membahas progres penyerapan anggaran dan realisasi belanja yang masih cukup rendah. Monev rencananya akan digelar usai Rakernas Apeksi XVI.
Dalam monev tersebut, para kepala OPD diminta melaporkan alasan minimnya serapan anggaran yang dikelola. “Ini juga akan menjadi rujukan untuk dilaporkan ke Pak Wali. Nanti akan ditindaklanjuti dengan monev dalam waktu dekat,” bebernya.
Diketahui, pada akhir tahun 2022 lalu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto telah mewanti-wanti agar serapan anggaran seluruh OPD bisa memenuhi target. Apalagi pada 2022, Pemkot Makasar menjadi daerah dengan serapan belanja paling rendah se-Indonesia.
“Jadi penyerapan anggaran kita terendah di Indonesia. Ini menjadi catatan bagi Pemkot Makassar untuk lebih baik lagi di tahun depan,” ucap Danny beberapa waktu lalu.
Agar progres kegiatan dan realisasi belanja bisa lebih maksimal tahun 2023, salah satu solusinya dengan cara mempercepat tender proyek yang akan dikerjakan. Danny juga telah mengimbau para OPD yang menangani proyek fisik untuk melakukan tender dini. (rhm)
