MAKASSAR, BKM–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) pada Pemilu serentak tahun 2024 bersama Bawaslu Sulsel serta Bawaslu kabupaten kota, di Four Poin by Sheraton Makassar, Kamis (20/7) malam.
Menurut Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, ada beberapa isu menarik yang akan digali dari Pimpinan Bawaslu RI.
Pertama, terkait pengawasan DPT, beberapa rekomendasi Bawaslu kepada KPU, seperti Pemilih non-KTP-el yang masih banyak, di Sulsel saja ada 194.077, yang berpotensi tidak dapat memilih jika mereka tidak mendapat KTP-el. Apakah bisa KTP-el diganti dengan KK sesuai penjelasan anggota KPU.
TPS lokasi khusus yang mensyaratkan mesti permintaan lokasi (perusahaan, pesantren, asrama mahasiswa), sementara institusi tersebut banyak tidak membuat permintaan pendirian TPS lokasi khusus.
Di Suroako, PT. Vale dengan jumlah karyawan lebih 10 ribu, tapi tidak ditempatkan TPS lokasi khusus.
Di DPT, masih banyak pemilih tidak dikenal yang masuk, hasil pengawasan di Sulsel misalnya, di Palopo ada 16 pemilih yang tidak dikenal, ada keterangan resmi Lurah bahwa bukan penduduk setempat, tetapi tetap masuk ke DPT.
Kedua, terkait pengawasan pencalonan. verifikasi perbaikan administrasi masih jalan, apa potensi pelanggaran dan sengketa di tahapan ini, dan apa upaya Bawaslu untuk melakukan pencegahan.
Bagaimana jika ada calon yang memalsukan data kelengkapan administrasi yang disampaikan dalam syarat pencalonan mereka, dan seterusnya.
Ketiga, adalah salah satu daerah pada tahun 2019 contohnya, provinsi yang menangani pelanggaran netralitas ASN tinggi. Apa strategi Bawaslu terkait hal tersebut. (rif)
