MAKASSAR, BKM — Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan dibuka tahun ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengusulkan kuota PPPK dalam seleksi kali tahun ini sebanyak 3.801.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele, mengatakan usulan tersebut sesuai dengan arahan pusat. Sehingga, tahun ini tidak ada kuota fresh graduate untuk Sulsel. Sebagaimana kebijakan pengadaan ASN TA 2023, pemerintah daerah hanya dapat mengusulkan kebutuhan ASN untuk formasi PPPK.
“Ini dengan memprioritaskan jabatan pada bidang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Tahun ini Pemprov telah mengusulkan kebutuhan ASN sebanyak 3.801 formasi ke Kementerian PANRB,” ujarnya, Selasa (25/7).
Menurutnya, jumlah tersebut akan dibagi ked alam tiga formasi. Masing-masing jabatan fungsional tenaga guru, jabatan fungsional tenaga kesehatan dan jabatan fungsional teknis.
”Ya, cuma tiga formasi itu saja yang kami buka. Kami sesuaikan dengan usulan yang sudah disampaikan kepada Kemenpan RB,” kata dia.
Secara rinci, jabatan fungsional guru akan menerima 2.870 formasi, jabatan fungsional tenaga kesehatan 762 formasi, dan jabatan fungsional teknis 169 formasi.
“Sifatnya masih usulan. Untuk selanjutnya, menjadi kewenangan Kementerian PANRB yang akan menetapkan formasi kebutuhan ASN dimaksud,” paparnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima surat dari Kemenpa terkait rencana pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK yang akan dibuka pada November 2023 mendatang.
“Terakhir saya dapat informasi dari suratnya Kemenpan RB itu di November terakhirnya,” ucap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, belum lama ini.
Kesiapan tersebut, kata dia, sudah mulai dilakukan proses pemetaan formasi jabatan sesuai dengan kebutuhan instansi di sejumlah daerah.
“Tapi proses untuk jadi ASN, baik PNS maupun PPPK itu malah sudah jalan di beberapa daerah. Teman-teman honorer diharapkan bisa mengikutinya, terutama yang administrasi,” jelasnya.
Kendati begitu, ia mengatakan jumlah formasi yang nantinya diusulkan pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan sesuai dengan yang dibutuhkan dan kemampuan anggaran.
“Tergantung Pemdanya. Membuka tes itu harus mempertimbangkan formasinya. Harus mempertimbangkan anggarannya. Nanti orang lulus tes tidak ada duitnya bayar gaji,” ujarnya.
Khusus tenaga honorer, Benni menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK nanti akan dibuka tiga kelompok, yakni bidang kesehatan, pendidikan dan administrasi.
“Dibagi atas tiga kelompok besar. Yang pertama tenaga honorer bidang kesehatan, kedua bidang pendidikan, dan ketiga bidang administrasi. Yang administrasi jumlahnya banyak. Masing-masing bidang tadi itu akan ada kebijakannya sendiri-sendiri,” paparnya.
Untuk kebijakan pada masing-masing bidang, menurut dia, saat ini masih dalam tahapan pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah.
Dia pun memastikan bahwa tahun ini tidak ada pemberhentian bagi tenaga honorer karena sudah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah untuk memfasilitasi kesempatan mereka di CPNS dan PPPK mendatang.
(jun)
