MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel melalui sembilan fraksi masih menggodog nama-nama bakal calon penjabat (Pj) Gubernur Sulsel pengganti Andi Sudirman Sulaiaman yang masa kerjanya berakhir 5 September mendatang.
Tinggal menghitung hari, jabatan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan akan berakhir. Tak hanya Pj Gubernur, namun juga Pj Wali Kota dan Bupati.
Pengamat Politik, Arief Wicaksono mengatakan tak heran jika publik mulai menerawang siapa bakal claon yang akan diusulkan para penerima kuasa.
“Semua daerah yang kepala daerah terpotong persiapan pemilu 2024 akan digantikan Pj termasuk Sulsel. Oleh karena itu, nanti Pj ini orangnya siapa. Itu paling banyak ditanyakan,” ujar Arief Wicaksono, Jumat (28/7).
Menurutnya, masyarakat menginginkan bakal calon yang bisa membawa Sulsel lebih baik. Meski hanya mengemban jabatan 1,5 tahun saja.
“Kalau kita telusuri dari pemberitaan berbagai macam dinamika sebetulnya terkait kepentingan politik nasional, Pilpres dan Pileg. Sehingga apa yang terjadi di daerah harus dipasok stabil dulu. Jadi otomatis pemerintah pusat akan menunjuk orang akan menstabilkan daerah itu atas nama Pj,” ungkapnya.
Jika ditelusuri kandidat Pj Gubernur yang mulai mencuat ke publik saat ini, terdapat lima nama yang menjadi kandidat Pj Gubernur, yakni Inspektorat Utama Setjen DPR RI sekaligus mantan Kapolda Sulsel, Komjen Nana Sudjana. Kemudian Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam Laksma TNI Abdul Rivai Ras, Inspektur Jenderal Kemendagri, Komjen Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bachtiar, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal M Piliang. Hanya saja, dari kelima kandidat Pj Gubernur yang mencuat ke publik ini, hanya tiga yang mulai dilirik oleh para fraksi di DPRD Sulsel. Kendati demikian, perihal Pj Gubernur seluruh fraksi DPRD Sulsel belum mengusulkan nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Sebab, saat ini sembilan fraksi DPRD Sulsel baru akan mengunjungi Kemendagri perihal mekanisme dan tata tertib yang mengatur tentang hal tersebut. (jun/rif)
