BULUKUMBA, BKM — Dua legislator DPRD Bulukumba Andi Soraya Widyasari dan H Muhammad Sabir menerima perwakilan massa dari Aliansi Masyarakat Tambangan Kabupaten Bulukumba yang berunjuk rasa di Gedung DPRD Bulukumba soal adanya dugaan penggelapan pajak PBB di tingkat Pemerintah Desa, Selasa (2/8).
Jendral Lapangan aksi Lattol berharap DPRD Bulukumba secepatnya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan ini dan memanggil Pemerintah Desa Tambangan, pihak perpajakan dan Bapenda dalam RDP tersebut.
“Kami berharap agar permasalahan ini untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemkab karena masyarakat Desa Tambangan yang telah aktif membayar pajak PBB tiap tahunnya melalui Pemdes tapi pajak PBB yang telah dibayarkan dinyatakan menunggak oleh pihak BPD Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut tentu merugikan masyarakat Desa Tambangan,” lanjutnya.
Sementara itu Andi Soraya Widyasari mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan massa aksi kepada pimpinan agar ditindaklanjuti dan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Kami meminta waktu mempersiapkan kelanjutan dari aspirasi yang dibawa oleh masyarakat. Saya juga berharap agar teman-teman mempersiapkan berbagai data pendukung sebagai bukti terkait permasalahan ini. (rls)
