MAKASSAR, BKM — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar memaksimalkan serapan anggaran dan realisasi fisik pekerjaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Zuhaelsy Zubir mengatakan, hingga 31 Juli 2023, serapan anggaran pada instansi yang dipimpinnya sudah mencapai 14,4 persen. Sementara untuk serapan fisik sudah mencapai 23,52 persen.
Untuk memaksimalkan serapan anggaran dan realisasi fisik, Dinas PU memilih belanja melalui e-Katalog daripada melakukan tender kegiatan.
Keputusan itu dianggap lebih efisien dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan.
“Alhamdulillah, serapan anggaran kita mengalami peningkatan dari Juni lalu, dimana serapan keuangan diangka 8,75 persen dan fisik 18,95 persen. Jika tahun lalu serapan anggaran Dinas PU selalu paling rendah, tahun ini tidak lagi,” kata wanita yang akrab disapa Helsy.
Lebih jauh dikemukakan, penggunaan e-katalog lebih banyak difokuskan pada pengadaan atau pengerjaan proyek jalan.
“Itu salah satu usaha percepatan, memang sudah lama diterapkan di beberapa kota, kita yang agak lambat di Kota Makassar tapi tahun ini di PU kita akan buat gebrakan percepatan khusus proyek jalan,” katanya.
Adapun proyek fisik di Dinas PU yang sedang berkontrak mencapai 49,14 persen, hampir 50 persen dari infrastruktur yang diprogramkan Dinas PU di 2023.
Kemudian beberapa proyek prioritas Pemkot Makassar yang sedang berjalan seperti rehabilitasi tower balai kota, kantor Dekranasda, hingga beberapa kantor lurah dan camat.
Sementara untuk Makassar Goverment Center (MGC) atau gedung mal pelayanan publik (MPP) juga akan segera dikerjakan dalam waktu dekat, apalagi sudah ada pemenang kontrak untuk proyek ini.
“Terkait kegiatan prioritas sudah jalan semua, terutama megaproyek di PU utamanya Makassar Government Center sudah dilakukan perikatan kontrak oleh Kabid Bangunan Prasarana,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemkot Makassar menjadi daerah tertinggi kedua secara nasional terkait transaksi belanja daerah melalui e-Katalog.
Hal itu berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Hasil evaluasi tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pengadaan 2023 di Kota Solo, pekan lalu.
Kota Makassar menjadi daerah tetinggi kedua transaksinya setelah Kota Medan.
Adapun transaksi Kota Makassar tercatat sebesar Rp645,34 miliar per tanggal 21 Juli 2023.Sedangkan Medan di posisi pertama dengan nilai transaksi Rp1 triliun.
Setelah Makassar, disusul Surabaya dengan transaksi Rp635,60 miliar.
Sementara Kota Semarang dan Tangerang Selatan nilai transaksi di bawah Rp500 miliar. (rhm)
