MAKASSAR, BKM — Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel, Shodiqin mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru. Hal itu menyusul keberhasilan daerah tersebut yang mampu menurunkan angka kasus gagal tumbuh dan berkembang (tumbang) atau stunting di wilayahnya.
Shodiqin yang belum lama menjabat di Sulsel, menyebut penurunan angka stunting yang sangat signifikan adalah Kabupaten Barru dengan capaian tahun 2022 sebesar 14,1 persen. Turun sebesar 12,3 persen dari tahun 2021 yang capaiannya 26,4 persen.
Salah satu program yang dilaksanakan di sana adalah intens membagi-bagikan telur gratis kepada masyarakat. Bahkan memastikan telur bantuan tersebut sampai di mulut yang berhak menerimanya.
Disusul kemudian Kabupaten Maros yang capaian angka stunting tahun 2022 sebesar 30,1 persen, dengan penurunan sebesar 7,4 persen dari tahun 2021 sebesar 37,5 persen. Sementara Kabupaten Bone dengan prevalensi angka gagal tumbang tahun 2022 sebesar 27,8 persen, dengan penurunan sebesar 6,3 persen dari tahun 2021 sebesar 34,1 persen.
Disebutkan mantan Kaper BKKBN Yogyakarta ini, prevalensi angka stunting Sulsel menurut Survei Status Gizi tahun 2022 mencapai 27,2 persen. Terjadi penurunan 0,2 persen dari tahun 2021 sebesar 27,4 persen. Bila dibandingkan dengan angka stunting nasional 21,6 persen, stunting di Sulsel masih tinggi.
”Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Sulsel. Angka keberhasilannya cukup tinggi. Sulsel yang masuk sebagai prioritas penurunan stunting secara nasional, kita berharap bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024 mendatang,” ujar Shodiqin dalam Forum Koordinasi Jurnalis Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulsel di kantor Perwakilan BKKBN Sulsel, Rabu (2/8).
Di bagian lain penjelasannya, Shodiqin menerangkan tiga teratas realisasi anggaran Bantuan Operasional KB (BOKB) kabupaten/kota se-Sulsel tahun 2023. Kabupaten Jeneponto realisasi anggarannya sebesar Rp2.153.707.850 denganpersentase 46,24 persen. Selanjutnya, Kabupaten Soppeng dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.191.847.712 dengan persentase 37,15 persen. Ketiga, Kabupaten Pangkep dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.750.884.000 dengan persentase 34,43 persen.
Sementara tiga terendah realisasi anggaran BOKB tahun2023, yakni Kota Makassar Rp16.516.800 dengan persentase 0,18 persen. Selanjutnya, Kota Parepare Rp70.500.240 dengan persentase 3,09 persen. Dan Kabupaten Barru Rp114.321.900 dengan persentase 4,16 persen.
Shodiqin menegaskan akan melanjutkan program yang telah dilaksanakan selama ini, dengan melakukan penguatan-penguatan. Termasuk menerapkan apa yang dilakukannya di BKKBN Yogyakarta.
Kepala Biro Humas dan Umum BKKBN Pusat Putut Priyatno dalam kesempatan itu, menegaskan pentingnya 1.000 hari kehidupan dalam upaya menurunkan angka stunting. Ia juga meminta untuk menghindari empat terlalu.
”Jangan hamil terlalu muda. Jangan hamil terlalu tua. Jangan terlalu banyak melahirkan. Jangan terlalu dekat jarak kehamilannya. Karena semua itu akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan,” terangnya.
Putut juga meminta kepada pemda agar tidak menjadikan penduduk sebagai obyek untuk meraup bantuan dari pusat. Penduduk harus betul-betul dijadikan subyek pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. (*/rus)
