Bulukumba Menuju Zero Kusta

BULUKUMBA, BKM — Dinas KesehatanPemprov Sulsel dan Tim Kemenkes RI menggelar workshop pemberian obat pencegahan kusta (Kemporofilaksis) dengan komunikasi perubahan prilaku di Kabupaten Bulukumba baru-baru ini.
Baru-baru ini Tim Kemoprofilaksis dari Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan Sulsel berkunjung ke Bulukumba menggelar workshop. Tim diterima Sekdis dr Muh. Amrullah didampingi Kabid Kefarmasian Abbas Gani.
Dalam sambutannya, dr. Amrullah berharap agar semua lintas program di Dinas Kesehatan, lintas sektor terkait, ormas, dan masyarakat mendukung penuh upaya ini untuk mencapai Bulukumba Zero Kusta.

Ketua tim Ridwan didampingi Konsultan Kusta Indonesia dr. Riby berharap adanya dukungan kebijakan dan anggaran untuk kelanjutan program pencegahan. Dukungan dari WHO adalah stimulan, tetapi perlu penguatan kebijakan dan anggaran di tingkat daerah agar program ini berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sekdinkes dr Amrullah berkomitmen mengawal penyusunan RUK puskesmas guna memastikan kegiatan pengobatan pencegahan kusta terakomodir dalam rencana tersebut dengan memaksimalkan dana BOK dan ADD.

“Tim melakukan pendampingan dan pemantauan selama 2 hari di Desa Anrang dan Desa Salassae,” ungkap dr Amrullah, Selasa (8/8).
Wasor Kusta Dinas Kesehatan Ahmad melaporkan bahwa di Desa Anrang, pemberian obat pencegahan berjalan lancar dan bahkan melebihi target yang semula 75 orang menjadi 83 orang. Ahmad juga menyampaikan ide inovatif “BERESKAN SOTTA” untuk mengurangi stigma buruk terhadap kusta dan mencapai Bulukumba Zero Kusta 2030.
Penyakit kusta bukan hanya isu kesehatan, tetapi memiliki dampak sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pada tahun 2022, terdapat 63 kasus yang diidentifikasi dan diobati, di mana 10 persen di antaranya adalah anak-anak. Ini menunjukkan tingkat penularan yang masih tinggi di masyarakat.
Hingga Juni 2023 telah teridentifikasi 24 kasus dengan prevalensi 1,7/10.000 penduduk. Kabupaten Bulukumba masih menjadi salah satu dari tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan yang melaporkan prevalensi di atas target nasional <1/10.000 penduduk. (rls)