MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali mengkritik kebijakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar. Dewan menilai belum ada inovasi yang jelas.
Hal tersebut disampaikan, anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat. Ia mengatakan selama ini PAD yang digenjot PD Parkir sangat minim bahkan merosot. Inovasi yang dilakukan pun tidak terlihat, sebab hasil pendapatan yang mengecewakan.
“Selama ini kurang inovasinya, sementara banyak merancang kebijakan yang seakan-akan mencekik pengendara. Kita juga kecewa PAD PD Parkir itu sangat merosot.Kita tidak mau nantinya dalam kegiatan F8 yang akan dihelat 23 Agustus justru ada parkir ilegal yang tidak menambah income PD Parkir,” ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya akan menerapkan parkir insidentil, saat perhelatan Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 tarifnya mulai Rp5 ribu hingga Rp10 ribu.
Kebijakan yang akan diterapkan pihak PD Parkir dinilai dewan perlu ditinjau ulang, sebab langkah yang akan diterapkan pihak PD Parkir terlalu tinggi, bahkan itu membebani pengunjung.
“Harusnya yang dipikirkan PD Parkir ini bagaimana menekan kebocoran dan menertibkan parkir liar. Ini agar memberikan kenyamanan bagi masyatakat. Kalau ada kebijakan tarif parkir yang tinggi, kan tidak memberikan kenyamanan,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Anwar Faruk juga menilai, PD Perkir harusnya memperkenalkan inovasi dan prestasi dalam mendapatkan pendapatan.
“Saya tentu berharap jangan membebani masyarakat. Saya usulkan tetap tarif yang sama bahkan gratis agar masyarakat menikmati event F8. Ini memotivasi masyarakat agar meraka menikmati F8,” jelasnya.
Menurutnya, menambah PAD bukan hanya lewat F8 tapi, banyak jalan untuk PD Parkir menarik retribusi. “Kan masih ada jalan lain untuk menambah PAD. Kalau tidak mau parkir gratis, jangan juga tarif tinggi,”ucapnya.
Tak hanya itu, dia menegaskan PD Parkir juga memikirkan agar menekan kebocoran lewat jukir liar, karena selama ini maaih banyak jukir dan lokasi pakir liar yang meresahkan masyarakat di kota Makassar. “Harus juga jangan ada parkir liar, jangan sampai ini meresahkan. Kita minta diantisiapasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur utama PD Parkir Makassar Raya, Yulianti Tomu mengatakan, biaya parkir insidentil naik lebih dari 100 persen di pelaksanaan F-8. Mobil contohnya, normalnya hanya Rp3 ribu naik menjadi Rp10 ribu untuk sekali parkir.
“Rp5 ribu untuk motor, tarif normalnya itu Rp2 ribu,” ujarnya, baru-baru ini.
Dia menjelaskan hal ini diterapkan untuk mengendalikan maraknya parkir liar dan aksi pungutan liar dari juru parkir di lokasi tertentu.
Selain itu, mengurangi penumpukan kendaraan di titik terdekat event. Olehnya petugas parkir akan dibekali ID Card atau kartu pengenal.
“Semua tarif parkir sama, tidak boleh melampaui dari yang ditentukan,” tegas Yulianti. (ita)