MAKASSAR, BKM — Realisasi belanja dan penyerapan anggaran Pemkot Makassar masuk dalam kategori terendah dibanding daerah lain di Indonesia. Hal itu berdasarkan laporan yang dikirimkan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi ke Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto.
“Iya, saya dikirimkan data oleh Ibu Wawali soal realisasi dan serapan anggaran kita, termasuk yang terbawah. Padahal sebelumnya sudah menggembirakan karena masuk posisi lima besar,” kata Danny kepada wartawan, amis (10/8).
Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, salah satu faktor sehingga penyerapan anggaran kembali turun ke posisi yang rendah karena sejumlah pelaksana kegiatan tidak mengambil uang muka atau panjar kegiatan yang dilaksanakan. Apalagi jika yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah perusahan besar dengan modal yang banyak.
“Jadi, kami mendorong agar pelaksana kegiatan untuk segera menggunakan anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Makassar. Karena dari sisi realisasi fisik sebenarnya sudah tinggi. Namun penyerapan anggarannya masih rendah. Kemungkinan juga karena lambat diupdate progressnya, jadi data lama yang dimasukkan,” ungkap Danny.
Wali Kota Makassar dua periode itu mengatakan, jika laporan di atas kertas, penyerapan anggaran masih berada di kisaran 20 hingga 30 persen. Jika pembayaran panjar kegiatan sudah dituntaskan semuanya, penyerapan anggaran Pemkot Makassar saat ini sudah sekitar 50 persen.
Danny mengatakan, pihaknya terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai target. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal akan menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi kepala OPD terkait.
“Ini saya panggil semua kepala OPD. Saya kumpulkan, minta mereka laporkan bagaimana progress kegiatan mereka, seperti apa penyerapan anggarannya,” tandas Danny.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman menerangkan jika menghitung realisasi anggaran menggunakan e-katalog, penyerapan memang terlihat masih rendah. Pasalnya, kata mantan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar itu, kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan e-katalog tidak mengenal panjar. Nanti kegiatannya selesai baru pembayaran.
“Sebenarnya, Makassar termasuk daerah yang tercepat realisasinya. Namun kalau menghitung realisasi yang menggunakan metode e-katalog, kekurangannya tidak ada mengenal uang panjar,” imbuh Helmy.
Selain itu, lanjut Helmy, seperti yang dikemukakan Wali Kota Makassar, ada sejumlah pelaksana
kegiatan yang memang sudah melaksanakan proyek namun hingga saat ini belum ambil panjar. “Mungkin modalnya besar. Jadi mereka berpikir sekalian kegiatannya diselesaikan dulu baru uangnya diambil,” tambah Helmy.
Dia menambahkan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berjalan di OPD. Evaluasi dilaksanakan sejak Rabu lalu dan hari ini, Jumat (11/8) sudah selesai.
Sementara itu, berdasarkan data dari Bappeda Kota Makassar, penyerapan anggaran lingkup Pemkot hingga Selasa (7/9), realisasi belanja mencapai 31,96 persen.
Lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi yakni Dinas Perikanan dan Pertanian 48,88 persen, Satpol PP 48,82, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,22 persen, Dinas Pemadam Kebakaran 45,56 persen, dan Dinas Pendidikan 45,50 persen.
Sementara lima OPD dengan realisasi belanja terendah, masing-masing Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12,62 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga 13,74 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 14,83 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14,83 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum 15,48 persen. (rhm)
