MAKASSAR, BKM — Ternyata ada tiga kabupaten di Sulsel yang menempati urutan tertinggi jumlah penduduk miskinnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel pada Maret 3023, tiga kabupaten tertinggi ditempati Pangkep (13,92 Persen), Jeneponto (13,73 Persen) serta Luwu Utara (13,22 Persen).
Sementara daerah terendah warga miskinnya ada di kota Makassar dengan mencatatkan angka 4,58 persen dari total penduduk miskin 788,85 ribu orang.
Jumlah keseluruhan itu meningkat 6,5 ribu orang dibanding September 2022.
“Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen, meningkat 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat 0,07 persen poin terhadap Maret 2022,” kata Statistisi Madya BPS Sulsel, Suri Handayani di Gedung Keuangan Negara Makassar, kemarin.
Selain Makassar, Parepare juga menempati terendah ketiga yakni 5,41 Persen dan Sidenreng Rappang 5,11 Persen.
Kabupaten Pangkep mencatatkan jumlah penduduk miskin tertinggi dengan persentase 13,92 persen, disusul Kabupaten Jeneponto sebesar 13,73 persen dan Luwu Utara 13,22 persen.
Pada Maret tahun ini, Garis Kemiskinan tercatat sekira Rp436.025,-/kapita/bulan.
Dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp325.418,- (74,63 persen). Lalu, Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp110.607,- (25,37 persen).
Pada bulan yang sama, rumah tangga miskin di Sulsel rerata memiliki 5,37 orang anggota rumah tangga. Artinya besar Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.341.454,-/rumah tangga miskin/bulan.
Pada waktu yang sama, penduduk miskin perkotaan dan perdesaan sama-sama naik. Perkotaan mencatatkan sebanyak 3,7 ribu orang dibanding September 2022. Atau mencapai 211,48 ribu orang per Maret 2023.
Sedangkan, penduduk miskin perdesaan dari 574,51 ribu orang pada September 2022, menjadi 577,37 ribu orang per Maret 2023.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan, Makassar juga tetap memiliki warga miskin. Ada beberapa program dalam pengentasannya.
Untuk jangka pendek, bantuan umumnya bersifat langsung, berupa bantuan sosial serta bantuan langsung tunai. “Jadi untuk jangka pendek itu dalam bentuk uang tunai dan barang,” katanya.
Kemudian Makassar juga memiliki kebijakan untuk menyubsidi program nasional, yaitu BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Sedangkan untuk program jangka panjang Makassar juga memiliki sejumlah program andalan yang bersifat pembinaan terhadap SDM. Pelatihan peningkatan keterampilan hingga sosialisasi.
Selanjutnya pemkot juga membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Visi dan misi pemerintah adalah mendorong 100.000 lapangan pekerjaan.
Kemudian terakhir adalah proyek andalan pemkot, yaitu program lorong wisata. Ini menyasar 5.000 lorong hingga 2024 mendatang.
Peningkatan ekonomi di tingkat lorong ini seyogianya sangat tepat, karena mampu meningkatkan kemandirian di masyarakat dengan menggali potensi di setiap lorong.
“Jadi harapannya dapat membuka lapangan pekerjaan di masyarakat lorong dan membentuk banyak UMKM yang lahir dari lorong,” imbuhnya.(rhm-fj)
DATA ORANG MISKIN DI SULSEL:
Pangkep (13,92 Persen)
Jeneponto (13,73 Persen)
Luwu Utara (13,22 Persen)
Luwu (12,49 Persen)
Enrekang (12,39 Persen)
Kepulauan Selayar (12,24 Persen)
Tana Toraja (12,18 Persen)
Toraja Utara (11,65 Persen)
Bone (10,58 Persen)
Maros (9,43 Persen)
Bantaeng (9,07 Persen)
Sinjai (8,80 Persen)
Pinrang (8,79 Persen)
Barru (8,40 Persen)
Takalar (8,25 Persen)
Palopo (7,78 Persen)
Soppeng (7,49 Persen).
Bulukumba (7,39 Persen)
Gowa (7,36 Persen)
Luwu Timur (6,81 Persen)
Wajo (6,57 Persen)
Parepare (5,41 Persen)
Sidenreng Rappang (5,11 Persen)
Makassar (4,58 persen) (*)
