MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar mulai merancang skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makasar untuk tahun 2023. Sejumlah kegiatan akan diprioritaskan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Salah satunya adalah rehabilitasi atau perbaikan sekolah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman menyebut, tahun depan ada 17 sekolah yang akan diajukan ke Kementerian Pendidikan agar mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Upaya tersebut dilakukan untuk membantu agar sekolah tetap dibenahi dengan kondisi APBD yang terbatas.
“Kita terus berupaya supaya tidak terlalu banyak dana APBD yang terbebani. Kita minta Disdik susun perencanaan untuk diusulkan ke pusat melalui DAK,” ujar Helmy, kemarin.
Dia mengaku, infrastruktur sekolah belakangan ini menjadi sorotan masyarakat usai viralnya tembok sekolah di SDN Inpres Banta-bantaeng I yang hampir roboh. Kondisi bangunan di SD tersebut dinilai mencerminkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar. Banyak sekolah yang fasilitas belajar mengajarnya dinilai sudah harus dilakukan peremajaan.
Dia melanjutkan, saat ini anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan memang paling besar karena hampir mencapai Rp1 triliun lebih. Namun, alokasi untuk infrastruktur sekolah hanya Rp30 miliar. Anggaran di Dinas Pendidikan masih didominasi untuk pembayaran tenaga guru.
“Terbanyak anggarannya yaitu Dinas Pendidikan. Cuman memang dari total anggaran itu yang sudah kita serahkan ke Dinas Pendidikan masih lebih banyak digunakan untuk penyediaan guru.
Kalau sekolah tahun ini sekitar Rp30 miliar. Memang jumlah sekolah itu masih jauh lebih banyak daripada anggaran kami,” ucap Helmy.
Helmy mengakui, alokasi anggaran untuk sekolah-sekolah memang masih minim. Hanya saja, kata dia, Pemkot akan terus berupaya untuk menaikkan atau menambah alokasi untuk belanja fisik.
“Entah itu Dinas PU, Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan. Memang ketiga dinas ini menjadi perhatian atau menjadi prioritas dari pusat,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin mengatakan, dari Rp1,075 triliun alokasi APBD OPD yang dipimpinnya, pagu anggaran terbesar ada di belanja pegawai. Total alokasi untuk belanja pegawai mencapai Rp600 miliar lebih.
“Itu untuk belanja pegawai, misalnya gaji dan tunjangan guru, memang paling besar nilainya, hampir Rp700 miliar,” ucapnya.
Selain itu, ada beberapa proyek strategis Pemkot Makassar di bidang pendidikan yang akan dijalankan. Misalnya pembangunan sekolah PAUD. Rencananya, ada lima sekolah PAUD yang akan dibangun oleh Dinas Pendidikan tahun ini.
Sekolah tersebut tersebar di lima kecamatan. Yakni di Kecamatan Mariso, Tamalate, Rappocini, Manggala, dan Biringkanaya. “Kami ada pembangunan PAUD negeri di lima kecamatan. Itu program strategis Pak Wali,” katanya.
Dua di antaranya, lanjut Muhyiddin, merupakan sekolah terintegrasi. Sekolah terintegrasi merupakan sekolah satu atap, di mana anak bisa menyelesaikan pendidikan PAUD dan SD di lokasi atau bangunan sekolah yang sama. Sekolah ini akan ditempatkan di Kecamatan Biringkanaya dan Rappocini. Sehingga total APBD yang dibutuhkan untuk pembangunan lima gedung PAUD tersebut sebesar Rp35 miliar lebih. (rhm)
