MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan telah mengubah nama Bandara Sorowako, Luwu Timur menjadi Bandara Andalan Datuk Pattimang. Andalan merupakan akronim dari nama Andi Sudirman Sulaiman. Sementara Datuk Pattimang adalah tokoh yang menyebarkan agam Islam di Kerajaan Luwu.
Langkah Pemprov mengubah nama tersebut menuai polemik dan penolakan. Anggota DPRD Sulsel Andi Hatta Marakarma menyampaikan, Datuk Pattimang adalah tokoh masyarakat dari daerah Malangke di Kabupaten Luwu Utara, bukan dari Sorowako, Luwu Timur. Karena itu, penggunaan nama tersebut untuk Bandara Sorowako dinilai kurang tepat.
Selain itu, penyematan nama Andalan juga disebutnya tidak elok karena berkaitan erat dengan slogan politik atau kepemimpinan tertentu di Sulsel. Tidak menggambarkan ciri khas masyarakat Sorowako.
“Kita menghargai Pemprov. Tapi itu bandara sudah dari dulu ada sejarahnya, jauh sebelum Andalan memimpin. Jadi mestinya harus ada ciri khas daerah situ. Jangan seakan menjadi sebuah klaim atas pencapaian seseorang,” terangnya.
Opu Hatta lalu menyarankan kepada Pemprov, sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu pemberian nama tersebut. Harus ada diskusi dan meminta masukan dari masyarakat setempat jika ingin mengubah namanya.
“Saya kira perlu diberi tahu warga terlebih dahulu. Karena nama Bandara Andalan Datuk Pattimang kurang tepat. Ssaya kurang sependapat,” tegasnya.
Kepala Bidang Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian Dishub Sulsel Muhammad Ishak menyebut Pemprov telah bersurat kepada Pemkab terkait perubahan nama itu. Pemkab juga telah mengusulkan dua nama. Namun karena Bandara Sorowako disebut sebagai kewenangan Pemprov, maka Pemprov memilih nama Bandara Andalan Datuk Pattimang. Ia mengklaim, Pemprov dan DPRD telah bersepakat untuk mengubah nama itu.
“Ada juga usulan nama dari Pemda, tapi karena dikelola oleh Pemprov jadi Pak Gub memberikan nama Andalan Datuk Pattimang. Kemudian ada juga suratnya dari DPRD Provinsi. Kok tidak setuju, sementara DPRD Provinsi yang mengatakan setuju dengan nama itu,” ujar Ishak, Rabu (30/8).
Dia pun mengaku heran dengan narasi yang menyebut Pemprov tak melibatkan Pemkab, padahal ada persetujuan nama bandara yang dikirim gubernur.
“Di situ kan ada namanya persetujuan nama bandara yang dikirim Pak Gubernur. Jawabannya, itu tak ada masalah,” tambah Ishak.
Perubahan nama tersebut, lanjutnya, berdasarkan keputusan Pemprov. Namun untuk legalitasnya masih sementara berproses di Kementerian Perhubungan.
“Belum disahkan, tapi Pemprov melakukan perubahan nama menjadi Bandara Andalan Datuk Pattimang. Sementara diusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk legalitas nama,” tandasnya.
Sekretaris Dinas Perhubungan Sulsel Setyawan, mengaku tak tahu menahu soal pro kontra tersebut.
“Kita hanya proses administrasi saja,” kata Wawan, sapaannya.
Rencana perubahan nama itu terungkap setelah adanya surat dengan kop Sekretariat Daerah Pemprov Sulsel tertanggal 28 Agustus 2023. Surat ditandatangani Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad atas nama Gubernur Sulsel.
Di dalam surat termaktub perihal agenda peresmian Bandar Udara Andalan Datuk Patimang di Sorowako. Perubahan nama itu kemudian memantik penolakan karena disebut mengabaikan regulasi yang tertuang dalam beleid Menteri Perhubungan Nomor 39/2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
Pada regulasi tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menetapkan atau mengubah nama bandar udara di Tanah Air. Secara sepesifik, ada 12 syarat utama untuk mengajukan nama bandara ke Kementerian Perhubungan.
Tidak hanya persetujuan dari gubernur, tetapi juga harus ada surat persetujuan berbagai pihak seperti legislatif provinsi/kabupaten/kota, bupati/wali kota, hingga wajib melampirkan surat pernyataan tidak adanya keberatan dari masyarakat atas perubahan nama bandara. Perubahan nama Bandara Sorowako yang cacat prosedural itu juga dinilai menciderai muatan kearifan lokal yang sejak awal telah melekat pada bandara tersebut. (jun)
