MAKASSAR, BKM — Pencapaian tidak memuaskan dicatatkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Hingga triwulan tiga ini penyerapan anggarannya tercatat paling rendah dibanding 51 OPD lainnya.
Data terakhir pada awal Agustus tercatat realisasi belanja Dinas Perumahan baru di posisi 12,62 persen, atau Rp9,5 miliar dari target belanja Rp75,8 miliar. Faktor yang menyebabkan penerapan anggaran di OPD tersebut masih rendah karena beberapa kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satunya, program strategis Pemkot Makassar yakni Smart Aparong atau Apartemen Lorong yang tidak berjalan. Smart Aparong rencananya dibangun di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate. Anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut senilai Rp14 miliar, dan kini berpotensi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nirman Mungkasa mengatakan, perencanaan proyek tersebut lambat dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa untuk dilelang. Seharusnya, lelang perencanaan dilakukan pada Januari lalu, namun pascadilelang perencanaan proyek tersebut mengalami gagal tender.
“Alasan sehingga Smart Aparong sulit direalisasikan tahun ini karena perencanaan proyek tersebut lamban dimasukkan ke ULP. Perencanaan harusnya masuk bulan Januari, tapi ternyata gagal lelang di Mei, jadi kita lelang ulang,” ucap Nirman.
Dikatakan, lambannya progres lelang karena pokja ULP kerap menunda-nunda tahapannya. Sehingga dipastikan fisiknya tidak bisa dilaksanakan tahun ini. “Karena perencanaannya gagal lelang jadi proyek fisik tidak bisa dilakukan tahun ini,” katanya.
Selain itu, proses belanja menggunakan e-katalog yang masih baru sehingga butuh proses untuk belajar. Namun, kata dia, berkat pendampingan dari beberapa pihak, termasuk belajar di Dinas PU, sekarang sudah ada Rp21 miliar belanja yang berproses di e-katalog.
“Terkait proses e-katalog yang kami sulit awalnya, kami masih proses belajar. Tapi sekarang sudah jalan semua. Sudah Rp21 miliar berproses,” katanya.
Tiga anggaran terbesar di Dinas Perumahan, kata Nirman, antara lain Smart Aparong Rp14 miliar, program bedah rumah sebanyak 223 unit dengan anggaran Rp11 miliar. Serta anggaran untuk penanganan jalan lingkungan sebesar Rp25 miliar.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai target. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal akan menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi kepala OPD terkait.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berjalan di OPD. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Makassar, realisasi belanja lingkup Pemkot Makassar mencapai 31,96 persen.
Lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi yakni Dinas Perikanan dan Pertanian 48,88 persen, Satpol PP 48,82, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,22 persen, Dinas Pemadam Kebakaran 45,56 persen, dan Dinas Pendidikan 45,50 persen.
Sementara lima OPD dengan realisasi belanja terendah, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12,62 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga 13,74 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 14,83 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14,83 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum 15,48 persen. (rhm)
