MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menginstruksikan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar untuk membuat Surat Keputusan (SK) Wali Kota terkait Makassar Tanggap Darurat Kekeringan. Beleid tersebut menyusul sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Khususnya di lima kecamatan, yakni Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan sebagian Kecamatan Panakkukang.
Danny mengatakan, semua langkah atau kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih ini harus berdasarkan SK Wali Kota. Apalagi, Pemkot Makassar akan menggelontorkan anggaran yang diambil dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk menanggulangi persoalan yang dihadapi.
“Tolong buat aturan hukumnya. BPBD buat keadaan darurat kekeringan, agar semua kebijakan berdasarkan SK. Bikin SK dari saya tanggap darurat kekeringan,” ungkap Danny saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Krisis Air yang dilaksanakan Senin malam (4/9) di kediaman pribadi Danny, Jalan Amirullah.
Lebih jauh, Wali Kota Makassar dua periode itu mengatakan, untuk membuat hujan buatan dalam kondisi seperti saat ini tidak memungkinkan karena tidak ada bibit awan yang bisa digunakan. Sementara berdasarkan penjelasan presiden, kemarau panjang ini kemungkinan akan terjadi hingga Januari mendatang.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, asisten, staf ahli, seluruh kepala OPD, camat, dan jajaran direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar. Dalam rapat, Danny menerangkan, ada dua langkah strategis yang akan diambil untuk menanggulangi krisis air bersih. Yakni langkah jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, Danny menginstruksikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, serta camat dan lurah untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan.
“Jadi tolong didata berapa rumah yang butuh air bersih di kecamatan atau kelurahan masing-masing,” ujarnya.
Untuk pendistribusian air ke rumah-rumah warga yang membutuhkan, dia menginstruksikan semua camat ikut terlibat walaupun di wilayahnya tidak kesulitan air bersih. Pendistribusian air akan dilakukan menggunakan tandon-tandon yang akan dimuat di dump truk milik kecamatan. Untuk honor dan biaya bahan bakarnya, akan digunakan dana BTT.
“Jadi untuk sementara dump truk yang ada di kecamatan, sebagian akan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang membutuhkan,” kata Danny.
Dia juga memerintahkan PDAM segera bekerja sama dengan ahli geologi Unhas mencari sumber-sumber air tanah yang berkualitas menggunakan metode geolistrik.
“Saya perintahkan Om Ben (Beni Iskandar, Dirut PDAM), segera panggil teman dengan teknologi terbaru di Unhas. Bisa ukur volume dan kualitas airnya. Mana asin dan tawar. Ini mesti cepat Om Ben. Jadwal September ini sudah harus ada titik, terutama daerah Utara,” tegas Danny.
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menerangkan, untuk pendistribusian air bersih, butuh data-data ril berapa rumah yang terdampak. Pendataan harus dilakukan untuk mengetahui berapa kebutuhan air yang akan disuplay ke rumah-rumah warga.
“Jadi saya instruksikan ke lurah dan camat, segera data rumah warga yang butuh distribusi air bersih. Setelah itu, kita gelar rapat lagi hari Rabu (besok) untuk membahas mekanisme penyalurannya,” kata Fatmawati.
Sebagai tindak lanjut, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi akan mengadakan rapat teknis bersama seluruh camat se-Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar M Dakhlan mengatakan untuk penggunaan data BTT, tinggal dibuat proposalnya, rincian kebutuhan dana untuk disampaikan ke Wali Kota Makassar.
Dakhlan mengatakan, saat ini Pemkot Makassar memiliki dana BTT sebesar Rp7 miliar. “Jadi kita nanti bisa anggarkan berapa dana yang dibutuhkan,” ujarnya.
Dalam rapat, Direktur Utama PDAM Makassar Beni Iskandar, mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melayani pendistribusian air bersih secara langsung menggunakan mobil tangki ke rumah pelanggan yang membutuhkan. Hanya saja, mobil tangki yang dimiliki PDAM terbatas sehingga butuh stakeholder lain untuk membantu penyalurannya.
Untuk ketersediaan air bersih yang akan didistribusi ke rumah pelanggan tidak ada masalah karena bisa diambil langsung di kantor pusat PDAM, Jalan Ratulangi. “Kita butuh bantuan armada yang menyalurkan air bersih karena milik PDAM terbatas,” jelas Beni.
Pada kesempatan itu, dia juga menekankan, distribusi air bersih yang dilakukan PDAM tidak berbayar alias gratis. ”Jika ada oknum yang memanfaatkan penyaluran air ini untuk meminta uang kepada warga, maka segera laporkan ke PDAM,” tandasnya. (rhm)
