WAJO, BKM — Pemkab Wajo dan DPRD Wajo menadatangani persetujuan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Wajo tahun 2023 melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo, Rabu (6/9).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna didampingi Wakil Ketua I, Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II, Andi Senurdin Husaini. Hadir Bupati Wajo, Amran Mahmud bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah pejabat.
Bupati Wajo, Amran Mahmud mengatakan, penyusunan anggaran merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak pihak. Oleh karena itu, adanya persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah penting.
“Kita semua memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. penyusunan anggaran merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak pihak,” ujarnya.
Menurutnya, adanya persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah penting. “Perubahan ini menjadi langkah penting dalam penyusunan anggaran kita untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten ini,” ungkapnya.
Dalam Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 ini lanjut Amran Mahmud, dialokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas seperti DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, DAU Pekerjaan Umum, DAU Kelurahan, sesuai PMK No. 212 /PMK.07/2022 Tahun 2022 dan Dana Insentif Fiskal sesuai PMK No.171 Tahun 2022 serta Dana Alokasi Khusus.
“PMK ini sangat berpengaruh terhadap struktur APBD APBD Tahun 2023 yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pergeseran anggaran mulai dari pendapatan maupun belanja daerah yang sudah diparsialkan sebelumnya,” tambahnya.
Amran menyebutkan, dalam perubahan kua ppas ini APBD sebesar Rp1,6 Triliun,- semula di APBD Pokok sebesar Rp1,4 Triliun,- atau meningkat sebesar Rp126,3 Miliar,- namun peningkatan alokasi anggaran ini juga harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik.
Dia mengajak seluruh pihak terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat dan bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran. “Saran dan masukan yang konstruktif selama proses pembahasan itu, menjadi bahan evaluasi kita bersama, untuk mewujudkan pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.
“Semoga dengan adanya persetujuan bersama ini, kita dapat mencapai keberhasilan pembangunan yang lebih baik dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kabupaten wajo. Semoga Allah SWT membalas semuanya dan mencatatnya sebagai amal kebaikan. Amin,” pungkasnya (ono/C)
