MAKASSAR, BKM — Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) no-job melapor ke DPRD Sulsel, Kamis (7/9) pekan lalu. Sebanyak 400 ASN merasa tindakan Andi Sudirman Sulaiman ketika menjabat sebagai gubernur ketika itu tidak berlandaskan aturan dan mekanisme.
Kekecewaan pun dirasakan para ASN no-job. Pasalnya, sejumlah ASN termasuk senior dan berpangkat tinggi. Hinga saat ini, laporan ASN Pemprov Sulsel masih bergulir di DPRD Sulsel.
Penjabat Sekprov Sulsel Muh Arsjad buka suara terkait adanya mutasi tersebut. Kata dia, salah satu faktornya adalah perubahan struktur kelembagaan.
“Saya perlu sampaikan sama kita bahwa adanya perubahan kelembagaan karena ada reformasi birokrasi. Kemarin itu menyebabkan beberapa jabatan memang kurang karena perampingan organisasi,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Ia mengaku konsekuensi perampingan tersebut adanya jabatan yang hilang. Sehingga, sejumlah ASN pun harus berpindah jabatan.
“Ya, mau tidak mau konsekuensinya pasti ada pengurangan jabatan, ya kan,” kata Muh Arsjad.
Selain itu, faktor pengalihan pejabat struktural ke fungsional menjadi alasan lainnya. Akibatnya, pejabat struktural menjadi berkurang lagi
“Kedua itu tadi penyebabnya, karena adanya pengalihan dari pejabat struktural ke fungsional. Jadi otomatis pejabat struktural menjadi berkurang. Nah, ini saya minta tolong dipahami,” imbuhnya.
Salah seorang ASN nonjob H Sarbini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Sulsel. Ia meminta anggota dewan mendesak Pemprov Sulsel memperjelas nasib mereka.
“Kami ini pegawai senior, Pak. Pangkat saya sudah golongan IV/B. Bagaimana kalau semua anak-anak yang masih berusia 30 tahun lebih, diangkat menjadi pejabat. Kemudian kita orang tua ini diparkir semua,” cetus H Sarbini saat di kantor DPRD Sulsel, Kamis (7/9) lalu.
Sarbini mengaku pemberhentian itu dilakukan tanpa alasan. Di samping itu dia tidak pernah berbuat kesalahan.
“Baru kita tidak pernah berbuat pelanggaran, ini sungguh ironi,” cetusnya. (jun)
