Praktik Politik Uang Terus Berkembang Seiring Perkembangan Zaman

MAKASSAR, BKM–Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Provinsi Sulawesi Selatan Saiful Jihad mengatakan, kebiasaan pesta demokrasi yang dilakukan dengan politik uang akan merusak nilai demokrasi.
Antisipasi politik yang, khususnya di Sulsel, kata Saiful, gencar dilakukan pihaknya sebagai pengawas penyelenggara pemilu.

“Dampak politik uang akan merugikan kita, mulai dari kepemimpinan, pembangunan, kualitas pemimpin hingga merusak nilai demokrasi kita. Politik uang juga merusak negara bahkan muncul ketidakpercayaan kempimpinan,” ujar Saiful Jihad, Senin (11/9).

Saiful mengatakan, akhir-akhir ini, pihaknya sudah menyasar ke beberapa kampus di Sulsel untuk memberikan informasi terkait politik uang, penyebaran hoax, hingga politik identitas. Dia menambahkan, modus dan praktik politik uang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Bahkan kata dia, hal tersebut telah menjadi stigma bahwa setiap caleg atau calon kepala daerah, harus memiliki kekuatan finansial untuk mendukungnya maju.

“Orang kini menganggap politik uang atau memberikan uang itu hal biasa, bahkan sudah membudaya. Padahal itu bukan budaya kita. Inilah yang merusak nilai-nilai demokrasi sebenarnya,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) maupun calon kepala daerah, memiliki pola-pola yang terstruktur memainkan praktik politik uang, mulai dari konsultan, donatur, tim sukses, tokoh masyarakat dilibatkan hingga sampai kepada pemilih untuk memilihnya.

“Jadi, politik uang itu bukan hanya uang yang diberikan, tapi ada pula bantuan-bantuan lain baik untuk memilihnya atau tidak memilih calon dengan pengaruh bantuan tersebut. Bahkan sampai memberi uang dengan memanfatkan dompet digital, aplikasi dana, ovo dan semacamnya,”pungkasnya. (jun/rif)