MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta pemerintah kota melakukan pergerakan untuk mengembalikan aset negara berupa fasilitas umum (Fasum) di wilayah Tello. Belum lagi, beberapa lahan milik pemerintah kota Makassar sudah beralih tangan.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy mengatakan, upaya mengamankan aset negara masih perlu digiatkan pemerintah. Sebab setelah melakukan penyelamatan aset dengan total nilai sekitar Rp121 miliar di Manggala, ada beberapa wilayah yang rentan direbut.
“Fasum Tello sudah harus dipercepat, karena jangan sampai direbut kembali oleh pihak ketiga. Dalam upaya penyelamatan ini, Dinas Pertanahan harus menemukan adanya bangunan yang telah berdiri di lahan,” ungkapnya, Selasa (12/9).
Lanjut legislator Fraksi PPP DPRD Makassar ini bahwa, fasum di wilayah Tello ini kini telah berdiri petak ruko yang saat ini penampakannya sudah bertingkat dua dan bertingkat tiga.
“Itukan sudah jelas fasum, kenapa bisa ada berdiri ruko disitu. Kami harap agar Fasum di Tello juga dikembalikan fungsinya, harusnya bisa diberikan teguran dan mengambil langkah pembongkaran jika diperlukan,” katanya.
Ia meminta pemerintah kota turun untuk melakukan pembongkaran secara mandiri, namun apabila teguran tidak diindahkan, langkah tindakan tegas akan diambil untuk melakukan penertiban sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir juga mengatakan, kehilangan aset pemerintah kota (Pemkot) Makassar menjadi pembelajaran untuk secepatnya mengamankan aset atau yang telah beralih fungsi. “Perlu dilegalitaskan aset kita, kalau ada beberapa yang diambil alih oleh kita, harusnya yang di tello juga segera bisa direbut,” ucapnya.
Lanjut Legislator Fraksi Golkar DPRD Makassar, ini bahwa Pemkot Makassar harus melakukan perlawanan dan terus memperjuangan lahan tersebut. Bahkan beberapa lahan harus segera disertifikasi mengingat lahan akan banyak diserobot pihak ketiga.
“Kita dorong dinas terkait segala bentuk fasum fasos, segera mungkin dilakukan penyerahan dalam bentuk sertifikat kepada pemkot makassar dan harus segera melakukan perlawanan walaupun banyak klaim lahan pemerintah,” tuturnya. (ita)
