MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar membuka pendaftaran untuk seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023. Tahapannya sudah dimulai sejak Rabu (20/9).
Ada tiga formasi PPPK untuk Pemprov Sulsel. Masing-masing untuk jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 3.745 kuota. Adapun rinciannya, untuk tenaga pendidik atau guru yang jumlahnya paling banyak yakni 2.870 orang, tenaga kesehatan 755 orang, dan tenaga teknis 120 orang.
epala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele menyampaikan, pengumuman rekrutmen seleksi dimulai pada 19 September-3 Oktober 2023.
“Pendaftaran seleksi dimulai hari ini (kemarin) tanggal 20 September sampai 9 Oktober 2023,” ujarnya.
Untuk seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung 20 September-12 Oktober 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 13-16 Oktober 2023. Kemudian masa sanggah pada 17-19 Oktober 2013 dan jadwal jawab sanggah pada 17-21 Oktober 2023. Serta pengumuman pascasanggah 20-26 Oktober 2023. Tahapan seleksi lainnya dan direncanakan pengumuman kelulusan pada tanggal 4-13 Desember 2023.
“Untuk peserta diharapkan agar secara periodik/berkala mengakses website BKD Sulsel bkd.sulselprov.go.id dan akun pribadi SSCASN masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini,” pesan Sukarniaty.
Tahapan yang sama juga berlaku di Pemkot Makassar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Akhmad Namsum, menyebut tahun ini Pemkot menyiapkan kuota sebanyak 2.914. Dari kuota yang diberikan pusat, yang terbanyak akan diterima adalah formasi guru. Disusul kemudian tenaga kesehatan.
“Untuk guru disiapkan 2.012 kuota, sementara tenaga kesehatan 601. Sisanya tenaga teknis sebanyak 211 kuota. Totalnya 2.914,” ungkap Akhmad Namsum, kemarin. Seleksi PPPK tahun ini masih tetap menerapkan sistem CAT.
Dia melanjutkan, pihaknya sudah bersurat ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memberikan skala prioritas kepada tenaga pendukung non ASN (Laskar Pelangi) dalam proses rekrutmen tenaga PPPK.
“Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan tenaga Laskar Pelangi dalam rekrutmen PPPK tahun ini. Tentunya yang kami prioritaskan itu Laskar Pelangi yang berdedikasi dan memiliki pengabdian tinggi,” terangnya.
Saat ini tercatat jumlah Laskar Pelangi yang diberdayakan Pemkot Makassar sebanyak 12.890 orang. Dari angka tersebut, dibagi lagi menjadi tiga kategori. Ada yang masuk kategori tenaga operasional 24 jam, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lainnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menerangkan, pihaknya akan memanfaatkan kuota yang diberikan sebaik mungkin untuk merekrut tenaga yang berkompeten untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik. Bahkan, kata orang nomor satu Makassar itu, pihaknya akan merekomendasikan Laskar Pelangi yang berdedikasi untuk masuk dalam skala prioritas perekrutan.
Wali Kota Makassar dua periode itu mengaku bersyukur karena usulan kebutuhan Pemkot Makassar diakomodir sepenuhnya. “Alhamdulillah, pemerintah pusat mengakomodir usulan dan kebutuhan kita. Tidak ada dikurangi. Tidak dipangkas. Apa yang kita usulkan, diakomodir semua,” kata Danny. (jun-rhm)