MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar akhirnya mengantongi izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melaksanakan lelang jabatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Akhmad Namsum menjelaskan, rekomendasi KASN itu diterima pada Minggu (24/9).
Selanjutnya, kata mantan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar itu, tim seleksi (Timsel) yang telah dibentuk akan menggelar rapat untuk menyusun tahapan dan jadwal seleksi.
“Hari ahad 24 September 2023 rekomendasi KASN untuk lelang jabatan pimpinan tinggi atau JPT enam jabatan kosong telah kami terima dan Insyaallah Timsel akan segera rapat untuk menentukan tahapan-tahapan pelaksanaan,” kata Akhmad Namsum.
Akhmad Namsum melanjutkan, setelah tahapan dan mekanisme lelang jabatan rampung, pihaknya akan melapor terlebih dahulu ke pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
“Tentunya apa yang dilaksanakan oleh Timsel akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Wali Kota Makassar selalu Pejabat Pembina Kepegawaian,” ungkap Akhmad Namsum saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/9).
Dia mengatakan, seleksi terbuka untuk lelang jabatan kemungkinan besar akan dilaksanakan pekan depan atau awal Oktober.
Timsel yang akan melaksanakan proses seleksi ada enam orang. Diantaranya Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar (Ketua Timsel), Prof Aminuddin Ilmar, Prof Noer Bachri Noer, Kepala Puslatbang KMP LAN, Andi Taufik, dan Kepala BKPSDM Makassar Achmad Namsum.
Rencananya ada enam jabatan yang akan dilelang. Diantaranya Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), dan Dinas Perpustakaan.
Jabatan tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas. Ada dua Plt yang sudah berakhir masa tugasnya dan diperpanjang kembali. Yakni Plt Kepala Dinas Perpustakaan yang dipercayakan ke Asisten I, M Yasir dan Plt Satpol PP yang diisi oleh Sekretaris Satpol, Ikhsan.
Masa tugas kedua pejabat tersebut diperpanjang karena dinilai memiliki kinerja baik selama memimpin OPD terkait.
Sementara empat posisi Plt masa tugasnya masih berlaku. Diantaranya Plt Kepala DLH yang diisi oleh Sekretaris DLH Ferdy Mochtar, Plt Kepala Dinas Kominfo yang diisi oleh Sekretaris Dinas Ismawati Nur, Plt Kepala Dinas Sosial yang diisi oleh sekertarisnya Armin Paera, dan Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang diisi Sekretaris Syahruddin. (rhm)