MAKASSAR, BKM — Manajemen Perumda Makassar Raya menemui Wali Kota Makassar untuk melaporkan kondisi dan perkembangan terakhir Pasar Butung pascadiambil alih.
Direktur Teknik Perumda Pasar Makassar Raya, Syamsul Tanca melaporkan, sejauh ini masih ada penolakan yang diperlihatkan pengelola Pasar Butung yang lama dari KSU Bina Duta.
“Jadi pihak-pihak koperasi itu kan selalu memberikan kesan kepada pedagang bahwa mereka masih mengelola (Pasar Butung). Karena ada penagihan service charge yang batasnya tanggal 20 Oktober, itu masih dilakukan,” kata Syamsul.
Karena persoalan itu, Syamsul mengaku, pihak pedagang menjadi bingung.
“Jadi pedagang kasian ini kan bingung. Dia tidak bayar, nanti mereka kembali yang kelola. Kalau dia bayar rugi,” tambahnya.
Menyikapi kondisi itu, Perumda Pasar Makassar Raya pun mengeluarkan Surat Edaran, Senin (9/10).
Isinya, memperjelas bahwa pengelolaan Pasar Butung dilakukan oleh Perumda PD Pasar Makassar Raya. Segala bentuk pembayaran harus disetor ke Perumda Pasar. Apabila ada pembayaran di luar PD Pasar, dianggap tidak sah. Saat ini, aktifitas jual beli di pasar tersebut sudah berangsur normal kembali.
“Masih ada yang ragu. Tapi kita yakinkan pedagang bahwa kami masuk ini untuk kepentingan pedagang supaya bisa berdagang tanpa tekanan, damai, diberikan kewajiban yang wajar. Tidak sedikit-sedikit dikasih keluar seenaknya,” tambahnya.
Kendati demikian, aparat keamanan dari Polres Pelabuhan dan Satpol PP Makassar beserta karyawan Perumda Pasar masih tetap melakukan penjagaan di kawasan pasar.
“Masih tetap dikawal aparat keamanan. Tidak adami keributan terjadi. Cuma ini, kelompok-kelompok sekuritinya (KSU Bina Duta) selalu mau masuk. Mau menunjukkan ke pedagang bahwa mereka masih ada,” imbuhnya.
Namun pihak Perumda Pasar selalu berprinsip bagaimana menghindari gesekan. Mereka mencoba melakukan pendekatan secara persuasif.
“Tetapi sudah ada penegasan bapak siapa pun oknum yang menghalangi, lapor. Selamatkan aset,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan Perumda PD Pasar Makassar Raya harus lebih tegas lagi dalam mempertahankan aset milik Pemkot Makassar.
Orang nomor satu Makassar itu mengaku persoalan Pasar Butung menjadi atensi dari pemerintah pusat, termasuk KPK.
“Pasar Butung itu jadi perhatian pusat loh sama KPK. Intinya, selamat aset kita, kalau ada yang menghalangi, lapor saja ke aparat penegak hukum. Lapor ke Polda,” tandas Danny. (rhm)
